Setelah adanya gelombang penolakan ini di stasiun televisi pemerintah Sekretaris SCC Mohammad Amin Aghamiri mengatakan regulasi itu tidak mencakup masyarakat umum dan hanya ditunjukan pada entitas tinggi negara, seperti kantor pemimpin tertinggi, kepresidenan, lembaga-lembaga yudisial dan parlemen dan lain-lain.
Namun terlepas dari siapa saja yang terkena larangan VPN, arahan SCC berisi peraturan lain yang menyerukan perubahan besar-besaran dalam lanskap internet Iran.
Salah satunya, mereka memerintahkan kementerian kebudayaan untuk berkolaborasi dengan kementerian ekonomi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kurun waktu satu bulan untuk membuat rencana yang akan memberikan insentif kepada para pembuat konten dan bisnis yang aktif di platform luar negeri untuk "hanya menggunakan platform lokal".
Tujuannya: untuk membawa setidaknya setengah dari target audiens ke platform lokal dalam waktu enam bulan.
Ini artinya SCC menginginkan warga Iran yang membuat konten di platform seperti Instagram dan YouTube yang sangat populer untuk pindah ke platform lokal. Tidak jelas bagaimana pemerintah bisa mewujudkan hal ini dalam beberapa bulan.
"Setiap iklan yang dibuat oleh badan hukum di platform asing adalah ilegal," tegas instruksi SCC.
Arahan itu menugaskan kementerian kebudayaan, televisi negara, penegak hukum, kementerian ekonomi, dan kehakiman untuk melakukan pengawasan dan memberikan laporan per tiga bulan.
Kementerian Tik ditugaskan untuk....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
