Pengesahan undang-undang di AS, yang menargetkan aplikasi China yang paling sukses secara internasional, terjadi ketika China meningkatkan kampanyenya yang sudah lama menentang AS dan layanan pesan serta media sosial asing lainnya.

Awal pekan ini, Beijing memaksa Apple untuk membantu menutup celah yang telah dieksploitasi oleh beberapa pengguna China untuk mengakses layanan yang sudah dilarang, termasuk dua aplikasi Meta, WhatsApp dan Threads.

Bagi beberapa ahli, hal ini dipandang sebagai langkah kecil (mengingat negara tersebut telah melarang banyak layanan media sosial dan aplikasi pengiriman pesan dari luar) namun merupakan indikasi niat Tiongkok untuk semakin mendorong perusahaan asing keluar dari pasar.

“Arahnya jelas, dindingnya akan semakin naik,” kata peneliti tamu di Tsai China Center di Yale Law School, Dan Wang.

Media sosial dan aplikasi perpesanan menjadi sasaran utama, karena mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyebarkan informasi secara luas dan mempengaruhi opini publik, serta berpotensi mengumpulkan data tentang penggunanya.

Beberapa anggota parlemen yang mendukung RUU TikTok berpendapat bahwa melarang aplikasi tersebut adalah hal yang wajar, karena aplikasi media sosial Amerika Serikat dilarang di China.

China lebih dari satu dekade lalu melarang Facebook, Google, Twitter, YouTube, dan sebagian besar situs lain di internet arus utama Barat. Orang-orang di China menyiasati larangan tersebut dengan menggunakan jaringan pribadi virtual, untuk membuat ponsel mereka bisa mengakses internet dari negara yang situs dan aplikasinya tidak diblokir.

Selain larangan TikTok, ketegangan mengenai ketergantungan dan pengaruh teknologi telah terjadi antara AS dan China selama beberapa waktu, dan kedua belah pihak secara berkala mengambil tindakan untuk menjauhkan diri satu sama lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika