Keamanan data bagaimana?
Dari sisi keamanan digital, Damar menilai terintegrasinya aplikasi dalam super apps seolah dipaksakan. Ini sangat berisiko jika Kemenkominfo tidak menerapkan sejumlah prinsip seperti privacy by design dan privacy by standards.
"Dari awalnya si pembuat aplikasi sudah memikirkan bagaimana caranya agar data pengguna tidak bocor. Sekalipun belum ada Undang-Undang Perlindungan Data Publik (PDP) yang berlaku, penerapan standar perlindungan privasi itu harus jadi keharusan dari super apps ini. Harus ada cyber assesment yang independen untuk menilai ketahanan super apps ini dari pelanggaran data dan kejahatan digital," imbuhnya.
Damar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) rata-rata ketahanan aplikasi yang dibuat pemerintah saat ini berada di angka 2. Ini menggambarkan pemerintah "tidak cakap" dalam urusan melindungi diri dari serangan digital yang terjadi, menurutnya.
"Peretasan oleh aktor jahat menjadikan data warga yang dikumpulkan pemerintah berisiko untuk bocor dan dijual di pasar gelap digital. Di tahap ini, tentu kita berharap pemerintah berbenah. Tidak bisa terus-terusan seperti ini, salah satunya adalah membuka diri dan melibatkankan cyber security expert dan komunitas yang lebih mampu dan cakap dalam melindungi data warga," ucap dia.
Namun, selain berharap agar pemerintah memperbaiki diri, Damar mengingatkan agar setiap warga untuk mulai mengurangi jejak digital mereka. Caranya dengan mengendalikan seberapa banyak data privasi yang dapat diakses oleh orang lain dan oleh aplikasi.
"Kurangi jejak digital. Jangan umbar data pribadi di medsos atau internet. Perlakukan data pribadi secara hati-hati. Tidak ada ketenaran seharga nyawa. Pilih aplikasi yang lebih aman dan menghargai privasi," terangnya.
sumber: https://www.dw.com/id/aplikasi-terintegrasi-super-apps/a-62526001
Ikuti Whatsapp Channel Republika
