Aplikasi Super Apps: Antara Ego Sektoral dan Keamanan Data

Banyak aplikasi dinilai boros anggaran

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, mengatakan kebijakan aplikasi yang terintegrasi akan sulit berjalan karena ego sektoral masing-masing.

"Sampai saat ini tantangan terbesar adalah integrasi data yang dapat dipercaya. Secara realistis, keinginan Menkominfo menciptakan satu super apps untuk menggantikan 24.000 aplikasi pemerintah yang sudah ada itu seperti mimpi di siang bolong, buang-buang uang negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat juga pada akhirnya," kata Damar pada DW Indonesia.

Senada dengan Damar, Nailul Huda mencontohkan bahwa akibat ego sektoral tersebut, sebuah instansi yang terdiri dari beberapa direktorat dapat menghabiskan anggaran yang relatif besar agar masing-masing punya aplikasinya sendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran DW Indonesia, nilai tender pengadaan satu aplikasi atau perangkat lunak memang cukup besar. Seperti dilihat di laman di LPSE Kominfo yang diakses pada Selasa (19/7/2022), tender Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi UPT senilai Rp1,38 miliar.

Selain itu ada juga tender Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Balmon SFR Kelas II Padang TA 2022 senilai Rp 1,38 miliar. Serta Pembangunan Ruang Server Balmon Makassar senilai Rp702 juta.

"Boros dan ego masing-masing, tidak mau dicap ketingalan zaman, contohnya saja indeks pengukuran, BPS punya sendiri, Bappenas punya sendiri. Ini menunjukan tidak ada koordinasi terpusat," katanya.

DW Indonesia telah menghubungi pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan tanggapan tentang rencana pembentukan super apps dan mengatasi ego sektoral dalam hal ini. Namun DW belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.