Rabu 02 Feb 2022 15:50 WIB

Kasus Penipuan Meningkat, Otoritas Inggris Salahkan Iklan di Platform Online

Platform online dinilai tidak memverifikasi latar belakang pengiklan.

Rep: Meiliza Laveda/ Red: Dwi Murdaningsih
Beragam media sosial (ilustrasi)
Foto:

 

Kejahatan keuangan meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan    

Dilansir Sky News, Rabu (2/2), dalam laporan luas, anggota parlemen memperingatkan kejahatan ekonomi adalah masalah utama dan sedang berkembang pesat di Inggris. Sayangnya, hal itu tidak menjadi prioritas bagi penegak hukum. Action Fraud melaporkan peningkatan 36 persen kasus penipuan yang terjadi pada tahun lalu dengan lebih dari 420 ribu pelanggaran tercatat.

Dalam serangkaian rekomendasi, anggota parlemen menyerukan:

-Sebuah lembaga penegak hukum tunggal dengan tanggung jawab untuk memerangi kejahatan ekonomi bersama dengan satu departemen pemerintah untuk mengambil alih kebijakan.

-Perombakan Companies House dan meningkatkan biaya pendaftaran bisnis dari 12 atau 13 poundsterling saat ini menjadi 100 poundsterling dalam upaya mencegah penjahat mendirikan ratusan perusahaan.

-Pemerintah mempertimbangkan secara serius apakah perusahaan daring harus diminta untuk memberikan kompensasi ketika penipuan dilakukan menggunakan platform mereka.

-Menteri mempertimbangkan apakah perusahaan media sosial harus diminta untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada pengiklan mereka untuk mempersulit penipu mempromosikan diri mereka.

-Regulasi yang tepat dari industri aset kripto untuk mencegah penipuan dan pencucian uang.

Ketua Komite Keuangan Mel Stride mengatakan sudah terlalu lama penipu bertindak tanpa hukuman. “Mereka (para penipu) menipu konsumen dengan iklan daring palsu, penipuan peniruan identitas, dan investasi kripto bodong. Karena kasus penipuan telah melonjak selama pandemi, kami meminta pemerintah bertindak lebih pada kasus penipuan yang berkembang,” kata Stride.

Menanggapi ini, Google mengatakan pihaknya telah bekerja dalam konsultasi dengan FCA selama hampir dua tahun untuk menerapkan langkah baru. “Kami akan terus menegakkan pembatasan lebih lanjut yang mengharuskan pengiklan layanan keuangan untuk disahkan oleh FCA dengan pengecualian yang dikontrol dengan hati-hati,” kata juru bicara Google.

 

Sementara perusahaan daring lain seperti Meta dan TikTok masih dalam proses memberikan komentar dan Twitter menolak untuk menanggapinya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement