REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penerapan teknologi Long Term Evolution (LTE) hingga saat ini masih terhambat ketersediaan pita frekuensi.
"Saat ini, pemerintah belum memutuskan frekuensi mana yang bisa digunakan operator untuk menunjang rencana besar ini. Kami yakin pemerintah sedang mengatur frekuensinya dan mengatur frekuensi bukan perkara mudah karena banyak aspek yang menjadi landasan pemerintah sebelum menentukan pilihan," kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel, Herfini Haryono, di Jakarta, Selasa.
Menurut Herfini, aspek yang harus diperhatikan pemerintah adalah kebutuhan operator, kemampuan operator dan potensi apakah operator bisa membayar tepat waktu sewa frekuensi tersebut.
"Aspek itu yang menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam mengatur frekuensi. LTE di Indonesia masih bisa menggunakan frekuensi 700MHz, 1800MHz, dan 2,1 MHz, hanya saja frekuensi tersebut tidak kosong atau telah digunakan operator selular dan perusahaan penyiaran," paparnya.
Sementara itu, pengamat telekomunikasi ITB, Joko Suryana, mengatakan untuk penggunaan frekuensi telah dialokasikan kepada sejumlah penyelenggara telekomunikasi seperti ISP, NAP, penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis "packet switched" dan penyelenggara multimedia.
"Penyelenggara yang telah mendapatkan alokasi frekuensi 'broadband wireless access' (BWA) tidak memanfaatkan spektrum frekuensi secara optimal dan penggunaannya terindentifikasi melanggar ketentuan," katanya.
Ia mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan pengaturan frekuensi mengenai LTE. "Jika tidak ada regulasi yang jelas, LTE hanya menjadi rencana raksasa di kemudian hari," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika