Indonesia pun berkomitmen mengatasi isu-isu terkait akses energi, menghadirkan teknologi cerdas dan bersih, serta pembiayaan di sektor energi sebagai langkah-langkah dalam mendukung pencapaian target Paris Agreement. Perjanjian Paris menyepakati penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Nationally Determined Contri butions pada 2030 sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, aksi mitigasi yang ber peran paling besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah di sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbaru terbarukan (EBT).
Kebijakan energi global yang sedang berkembang saat ini adalah transisi dari energi fosil ke energi terbarukan yang minim emisi. Dalam hal ini, Indonesia telah me nyiap kan peta jalan transisi energi menuju Net Zero Emission untuk periode 2021- 2060.
Menurut Arifin, strategi utama yang akan dilakukan antara lain adalah pengembangan energi baru terbarukan secara masif. Selanjutnya, beralih dari pembangkit listrik tenaga fosil yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan umur pembangkit atau bisa lebih cepat dengan mekanisme yang tepat.
"Strategi berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan energy storage seperti pump storage, battery storage system, dan hydrogen fuel cell secara bertahap mulai 2031," ujarnya dalam acara Road to COP 26, Indonesia Pathway to Net Zero EmissionEnergy Transition, Kamis (21/10).
Kemudian, ada pula opsi penggunaan nuklir yang direncanakan akan dimulai pada 2045, dengan kapasitas hingga mencapai 35 GW pada 2060. "Kita juga mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan target menghentikan penjualan motor konven sional pada 2040 dan mobil konvensional pada 2050, serta penyediaan transportasi umum yang lebih masif," kata Arifin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
