REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Dinas lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (Jabar) Prima Mayaningtyas mengatakan sebanyak 90 persen dari 43 ribu hektare (sekitar 38.700 hektare) hutan mangrove yang ada wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat dalam kondisi rusak. "Yang di (Pantai) Utara Jawa Barat saja itu, 90 persen sudah rusak. Itu di luas (total) 43 ribu hektare 90 persen sudah rusak. Itu ada wilayah Indramayu, Subang, Karawang dan Cirebon," kata Prima Mayaningtyas seusai membuka acara Forum Group Discussion Restorasi Mangrove di Pesisir Utara, di Kota Bandung, Selasa (21/6/2022).
Prima mengatakan, kerusakan mangrove menandakan kalau perubahan iklim sudah terjadi dan indikator perubahan iklim sudah sangat terlihat. "Kita tahu iklim berubah dan ada lima sektor emisi yang membuat gas emisi rumah kaca kita, semakin besar ke bumi ini. Akan ada perubahan iklim yang besar baik dari sisi energi pertanian, kehutanan hingga limbah domestik," kata Prima.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya mengambil satu contoh yakni dari aspek tutupan lahan, yang mana pada saat ini kerusakan tidak hanya di hutan yang ada di pegunungan namun juga mangrove, banyak yang kondisinya rusak. "Karena efek dari gas rumah kaca yang membuat permukaan air menjadi tinggi dan pumpingyang kita ambil dari air bawah tanah semakin tinggi. Sehingga green belt mangrove tak lagi bisa menahan akar disamping eksploitasi juga terjadi di wilayah mangrove," kata dia.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (Jabar), degradasi habitat mangrove di wilayah Jawa Barat mencapai 61 persen dan untuk terumbu karang yang rusak 44 persen. "Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanaman mangrove butuh upaya ekstra. Kalau mangroverusak atau tidak ada, maka akan berdampak besar bagi lingkungan seperti terjadinya banjir rob karena mangrove tak bisa jadi barier lagi. Oleh karena itu kita berupaya agar kondisi mangrove bisa semakin kuat," kata dia.
Selain itu, lanjut Prima, pihaknya juga mengajak berbagai komunitas untuk mengatasi permasalahan mangrove di Jawa Barat karena kalau hanya dilakukan oleh pemerintah itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. "Penunggalan kerusakan mangrove sejalan dengan arahan dari Pak Presiden dan ada tiga dinas terkait yang terlibat dalam penanggulangan masalah kerusakan mangrove. Ada DLH Jawa Barat, Diskanlut Jawa Barat dan Kehutanan," kata dia.
Lebih lanjut Prima mengatakan di Kabupaten Indramayu banyak daerah yang terkena abrasi akibat kerusakan mangrove. Pihaknya menambahkan khusus di DLH Jawa Barat ada bidang yang namanya bidang konservasi sumber daya alam dan bidang ini yang akan menangani masalah kerusakan mangrove.
"Kami juga memiliki out put taman keanekaragaman hayati. Target kami, di seluruh kabupaten kota punya. Kita akan coba menyasar taman ini ke sisi mangrove," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika