Negara berpenduduk 4,3 juta ini tetap saja macet dalam memutuskan aturan untuk mengatur emsi karena para petinggi mendapatkan pemasukan dari industri yang sama.
"Pemerintah memiliki uang, informasi, dan tenaga untuk membuat perbedaan. Pemerintah tidak peduli dengan masalah lingkungan," kata anggota parlemen dan direktur komite lingkungan parlementer Hamad al-Matar.
Menurut World Resources Institute, negara ini terus membakar minyak untuk listrik dan menempati peringkat di antara penghasil karbon global teratas per kapita. Program panel surya pun tidak berjalan dengan baik di luar pinggiran kota Jahra.
Hampir satu dekade setelah pemerintah mendirikan ladang surya di gurun barat, lahan kosongnya sama mencoloknya dengan silikon dan logamnya. Pada awalnya, Taman Energi Shagaya melebihi harapan dengan pembangkit pertama Teluk Persia yang menggabungkan tiga energi terbarukan yang berbeda matahari, angin, dan panas matahari.
Teknologi itu menempatkan Kuwait di barisan depan. Institut Penelitian Ilmiah Kuwait melaporkan, ladang angin berkinerja lebih baik, menghasilkan 20 persen lebih banyak daya di tahun pertama dari yang diantisipasi.
Tapi optimisme dan momentum segera terkikis. Pemerintah menyerahkan kendali proyek untuk menarik uang swasta, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan jalinan pertanyaan hukum tentang bagaimana pengembang akan menjual listrik ke satu-satunya penyedia listrik negara itu.
Alih-alih terus maju dengan model energi hibrida yang sukses, investor mengabdikan sisa ladang untuk produksi tenaga panas matahari, jenis teknologi yang paling mahal. Bertahun-tahun penundaan dan tender yang dibatalkan pun terjadi. Nasib proyek tetap tidak pasti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
