REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Rabu pekan lalu, Badan Meteorologi Australia menyatakan secara resmi bahwa pelaku kejahatan siber berhasil membobol sistem di dalam pemerintahan. The Australian Cyber Security Center (ACSC) menyatakan bahwa serangan pada Desember 2015 lalu berasal dari negara asing, yakni Rusia atau Cina.

Hal tersebut tentu akan memengaruhi kredibilitas pemerintahan. Pada saat serangan terjadi akhir tahun lalu pemerintahan daerah setempat memang sudah mengabarkannya pada sejumlah media lokal. Namun serangan tersebut tidak sampai menyentuh sumber sistem yang dimiliki pemerintahan.

Dikabarkan, sebuah badan intelijen dari negara luar menjadi dalang di balik serangan tersebut. ACSC juga menyatakan, mereka tidak berkompromi dengan serangan yang berasal dari negara asing.

Terhitung sejak 18 bulan lalu, total serangan kejahatan siber untuk pemerintahan Australia mencapai 1.095 malware. Beberapa serangan bahkan masuk dalam kategori 'serius' atau patut diwaspadai.

"Kami memang menyatakan ada campur tangan badan intelijen sebuah negara terkait serangan tersebut," ungkap Kepala Cyber Security Adviser Alastair McGibbon dilansir laman Reuters Kamis (13/10). Hanya saja ia tidak menyebutkan asal negaranya.

Ada motif tertentu dari serangan tersebut. Namun McGibbon tidak mengungkapkannya. Ia juga tidak terlalu peduli dengan motif. Pemerintah hanya fokus pada serangan karena bisa saja menyentuh badan pemerintah lain.

Seperti diketahui, Cina merupakan jalur perdagangan terbesar untuk Australia. Terhitung pada 2013, ada sebesar 150 miliar dolar AS nilai transaksi dari jalur perdagangan dua arah tersebut. Australia sudah menyatakan perdagangan bebas sejak akhir tahun lalu, sama seperti awal terjadinya serangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika