REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Operator, tampaknya, harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan frekuensi 5 Mhz di kanal 2.1 Ghz. Pasalnya pemerintah berencana menaikkan harga untuk masing-masing kanal.
Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Depkominfo, Muhamad Budi Setiawan membenarkan bahwa pemerintah menginginkan harga yang lebih tinggi untuk kanal 11 dan 12 yang juga populer dengan sebutan kanal ketiga ( third carrier) itu. ''Harga akan disesuaikan dengan BI rate,'' kata Budi.
Pada lelang pertama, pemerintah menetapkan harga patokan Rp 160 miliar sebagai biaya hak pengusaan (BHP) untuk setiap 5 Mhz di frekuensi 2.1 Ghz. Harga ini diluar biaya terkait, seperti biaya up front fee.
Angka Rp 160 miliar kembali menjadi patokan pemerintah pada lelang kanal tahap kedua. '' Untuk third carrier naik sedikit. Harga sebelumnya kan harga lama,'' ujar Budi.
Berapa kenaikan yang akan diterapkan pemerintah, Budi tak memberikan rincian. Ketika disebut kisaran 10 persen, Budi membenarkan. '' Ya kira-kira naik 10-an persenlah. Kita lihat nanti persentasenya. BI rate akan jadi rujukan,'' ujarnya.
Untuk kanal 11 dan 12, setidaknya ada empat operator yang berminat. Kabarnya Telkomsel,XL Axiata, Indosat dan Axis berminat untuk menambah frekuensi 3G.
Harga 5 Mhz frekuensi 3G yang tersisa, tampaknya akan semakin mahal. Karena, boleh jadi, operator juga akan dibebani biaya untuk membersihkan frekuensi.
President Direktur XL Axiata, Hasnul Suhaimi ketika diminta komentarnya soal harga frekuensi 3G yang baru, enggan berkomentar lebih jauh. ''Kalau soal harga kita ikut pemerintah deh. Kalau bisa jangan terlalu mahal,'' ujar Hasnul.
Ia mengemukakan, karena dibutuhkan operator tentu saja akan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pengaan frekuensi tersebut. Namun karena pembelian frekuensi masuk investasi hal ini pada gilirannya akan menjadi beban publik.
'' Karena investasi sangat besar, tentu saja harga jual layanan ke publik akan menyesuaikan. Pelanggan yang akan terbebani,'' kata Hasnul. Sebaliknya bila investasi kecil, operator bisa menyediakan layanan dengan harga terjangkau.
Terlepas dari soal harga Hasnul berharap pemerintah segera melepas dua kanal itu. ''Kami sangat membutuhkan tambahan frekuensi. Kapasitas yang ada sudah mepet, sementara pertumbuhan pengguna data terus mengalami peningkatan,'' ujar Hasnul.
Ihwal mekanisme apakah akan menggunakan tender atau beauty contest, Hasnul menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. ''Harapan kami tahun ini tuntas,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
