REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wacana untuk memberikan regulasi khusus bagi penyedia layanan selular Reasearch In Motion (RIM), mendapat apresiasi positif dari Wakil Ketua DPR, Anis Matta. Menurutnya, aturan bagi perusahaan yang membawahi jasa selular BlackBerry (BB) diperlukan dengan dasar pertimbangan keamanan.

Setiap perusahaan penyedia jasa selular, kata dia, harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia. "Ini hanya masalah legal saja. Logikanya adalah soal keamanan di suatu negara," kata Anis kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR, Senin (10/1).

Dia merujuk pada kasus yang terjadi di Arab Saudi. Menurutnya, keamanan sebuah negara diatur dalam UU. Karena itu setiap elemen yang akan mengadakan kegiatan di suatu negara harus patuh pada UU yang berlaku. "Harusnya dibuka saja servernya di Indonesia biar semuanya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada," katanya.

Walau begitu, dia menuntut pada pemerintah untuk bertindak fair terhadap seluruh perusahaan penyedia jasa selular. Menurutnya, standar yang diberlakukan pada RIM harus mengikat perusahaan lain. "Biar fairlah. Aturan ini harus mengacu ke semua perusahaan," katanya.

Hal senada disampaikan anggota DPR dari Komisi I, Tantowi Yahya. Menurut politisi dari Fraksi Golkar itu, tindakan bagi penyedia jasa selular bisa diberikan apabila terjadi praktik pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika tak ada aturan yang dilanggar, maka tak ada pula alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan usaha.

"Harus dilihat apakah ada peraturan yang dilanggar. Tapi hal ini harus dilakukan pada seluruh perusahaan penyedia jasa selular, tak hanya satu saja," pungkasnya.

Wacana regulasi dan sanksi bagi penyedia jasa jaringan selular, RIM mencuat kala Menkominfo, Tiffatul Sembiring melontarkan ancaman untuk membekukan pemakaian BB di Indonesia. Ancaman Tifattul tak terlepas dari tidak adanya proteksi dari RIM--perusahaan penyedia jasa jaringan BB--terhadap akses situs porno

Ikuti Whatsapp Channel Republika