REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan dukungannya untuk menciptakan badan global fokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Keinginan itu dia sampaikan saat meluncurkan laporan tentang integritas informasi di platform digital pada Senin (12/6/2023).
"Saya akan mendukung gagasan bahwa kita dapat memiliki agen kecerdasan buatan," kata Guterres dikutip dari Anadolu Agency.
Guterres mulai meningkatkan kewaspadaan atas bentuk terbaru dari AI. Ada kekhawatiran dan seruan untuk memperlambat laju perkembangan baru dalam AI yang berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir.
Selama beberapa waktu terakhir, perusahaan seperti OpenAI, Google, dan Microsoft terus membangun sistem AI. Beberapa tokoh terkemuka di lapangan, termasuk Elon Musk, menuntut jeda pada perkembangan pesat dengan alasan risiko besar bagi masyarakat.
“Platform digital disalahgunakan untuk menumbangkan sains dan menyebarkan disinformasi dan kebencian kepada miliaran orang,” kata Guterres.
"Lonceng alarm atas bentuk terbaru kecerdasan buatan atau AI generatif ini sangat memekakkan telinga. Dan itu paling keras dari para pengembang yang merancangnya," ujarnya.
Menurut Guterres, ilmuwan dan pakar telah meminta dunia untuk bertindak karena menilai AI sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia yang setara dengan risiko perang nuklir. "Kita harus menanggapi peringatan itu dengan serius," katanya.
Dia mendesak pemerintah untuk mengatasi "kerusakan global yang parah" yang disebabkan oleh "penyebaran kebencian dan kebohongan" di ruang digital.
Guterres menyerukan tindakan global melalui kode etik untuk integritas informasi pada platform digital. Dia mengusulkan kesatuan digital global untuk tata kelola AI.
Persetujuan bersama ini bertujuan untuk menciptakan pagar pembatas untuk membantu pemerintah bersatu di sekitar pedoman yang mempromosikan fakta. Nantinya badan itu mengungkap konspirasi dan kebohongan, serta melindungi kebebasan berekspresi dan informasi.
Proposal kode etik mencakup komitmen pemerintah, perusahaan teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak menggunakan, mendukung, atau memperkuat disinformasi dan ujaran kebencian untuk tujuan apa pun.
Kesepakatan bersama itu juga mencakup janji pemerintah untuk menjamin lanskap media yang bebas, layak, independen, dan majemuk. Negara-negara pun menjamin perlindungan yang kuat bagi jurnalis.
Diperlukan protokol yang disepakati untuk tanggapan cepat oleh pemerintah dan platform digital ketika taruhannya paling tinggi pada saat konflik dan ketegangan sosial yang tinggi.
Guterres mengatakan, akan menunjuk dewan penasihat ilmiah yang mencakup sejumlah ahli dari luar. Dewan ini juga akan melibatkan dua ahli AI dan kepala ilmuwan badan-badan PBB dalam beberapa hari ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
