REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan pemerintah berbagai negara untuk menyepakati perjanjian digital global guna memitigasi risiko teknologi digital dan mengidentifikasi cara untuk memanfaatkannya demi kebaikan umat manusia.
Guterres secara khusus merujuk pada penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai senjata, yang disebutnya adalah "masalah besar".
"Bahkan mereka yang telah mengembangkan AI dan mengambil keuntungan darinya sebagian besar telah menyatakan keprihatinan yang mendalam dan memohon adanya tata kelola," ujar Guterres.
Dia mengatakan, pendekatan nasional dan regional tidak cukup dalam penanganan isu global ini.
"Kesepakatan tersebut akan memberikan kerangka kerja untuk menyelaraskan pendekatan nasional, regional, dan industri seputar prioritas, prinsip, dan tujuan global," kata dia.
Guterres mengusulkan untuk membentuk badan ahli yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang akan mengkaji pengaturan tata kelola AI dan menawarkan rekomendasi tentang bagaimana perjanjian tersebut bisa diselaraskan dengan HAM, supremasi hukum, dan kebaikan bersama.