REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala kebijakan publik Twitter telah meninggalkan perusahaan di tengah pemutusan hubungan kerja (PHK) tambahan pada Kamis. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, hal itu dilakukan karena pemilik baru Twitter Elon Musk terus memangkas biaya.
Di antara petinggi Twitter yang minggat adalah wakil presiden global untuk kebijakan publik Sinead McSweeney. Kepergian McSweeney belum pernah dilaporkan sebelumnya.
PHK dan kepergian petinggi Twitter terjadi ketika regulator di seluruh dunia mempertanyakan pekerjaan moderasi konten Twitter dan perlindungan data pengguna setelah Musk memangkas staf dari lebih dari 7.000 menjadi di bawah 2.000.
Tim kebijakan publik bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan pembuat undang-undang dan masyarakat sipil mengenai berbagai masalah termasuk kebebasan berbicara, privasi, dan keamanan online. Selain itu, tim juga menangani permintaan dari pemerintah dan kelompok hak sipil untuk menghapus konten bermasalah dan menetapkan aturan untuk melindungi pengguna yang rentan.
Dengan jumlah staf yang makin sedikit, ini akan memengaruhi beberapa kebijakan dalam pembangunan. Direktur senior untuk strategi kebijakan publik global Nick Pickles telah mengambil alih peran McSweeney.
Bulan lalu, Komisaris Uni Eropa (UE) Thierry Breton mengatakan kepada Musk bahwa platform menghadapi pekerjaan besar ke depan untuk mematuhi peraturan Eropa tentang moderasi konten, menghapus disinformasi, dan membatasi iklan bertarget.
UE akan melakukan stress test di kantor pusat Twitter awal tahun depan untuk menilai kepatuhan platform. Seorang pejabat senior Jerman mengatakan pada Kamis bahwa UE harus memantau langsung Twitter karena perilakunya yang tidak menentu di bawah kepemimpinan Musk yang mengancam kebebasan berbicara.
Satu sumber mengatakan setengah dari 30 anggota tim kebijakan publik Twitter yang tersisa diberhentikan pada Rabu, menyiratkan 15 orang diberhentikan. Pada Rabu juga, Musk mengatakan Twitter sedang menghadapi situasi arus kas yang buruk sehingga dia memotong biaya secara agresif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika