REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan-badan negara bagian Amerika Serikat (AS) Louisiana dan Virginia Barat pada Senin (19/12/2022) menjadi negara bagian terbaru yang melarang penggunaan layanan media sosial TikTok pada perangkat yang dikelola pemerintah. Langkah tersebut dilakukan karena khawatir China dapat menggunakannya untuk melacak orang AS dan menyensor konten.
Sekitar 19 dari 50 negara bagian AS memblokir sebagian akses pada komputer pemerintah ke TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance Ltd yang berbasis di Beijing. Sebagian besar pembatasan terjadi dalam dua pekan terakhir.
Beberapa anggota Kongres pada pekan lalu bahkan mengusulkan larangan nasional. Larangan ini mengikuti langkah yang sudah diambil di beberapa negara, seperti India.
Jamf Holding Corp (JAMF.O) mengatakan pelanggan pemerintahnya memblokir akses ke TikTok sejak pertengahan tahun ini. Jamf Holdong adalah perusahaan yang menjual perangkat lunak ke organisasi untuk memungkinkan pemfilteran dan langkah-langkah keamanan pada iPhone dan perangkat Apple lainnya (AAPL.O).
Sekitar 65 persen percobaan koneksi ke TikTok telah diblokir bulan ini di perangkat yang dikelola oleh pelanggan sektor publik Jamf di seluruh dunia. Akses yang diblokir termasuk distrik sekolah dan berbagai agensi lainnya.
Jumlah itu naik dari 10 persen koneksi yang diblokir pada bulan Juni. Menanggapi ini, TikTok pada Senin mengatakan perusahaan sangat kecewa karena banyak negara bagian yang ikut memberlakukan pelarangan platform. TikTok mengklaim semua tuduhan tersebut tidak benar.
Di Louisiana, Sekretaris Negara Kyle Ardoin mengatakan pihaknya melarang TikTok di semua perangkat yang dimiliki agensinya. Menurut dia, TikTok mempunyai potensi ancaman keamanan. Langkah serupa juga dilakukan oleh Auditor Negara Bagian Virginia Barat JB McCuskey.
Pejabat AS dan TikTok telah berdiskusi selama berbulan-bulan tentang pakta keamanan nasional yang akan mengatasi kekhawatiran tentang akses China ke data lebih dari 100 juta pengguna TikTok di AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika