REPUBLIKA.CO.ID, CALIFORNIA -- Twitter mengumumkan akan mulai menguji fitur pelaporan baru bagi pengguna untuk menandai tweet yang berisi kemungkinan misinformasi pada Selasa (17/8). Pengguna dapat melaporkan informasi yang salah melalui proses yang sama seperti pelecehan atau konten berbahaya lainnya, melalui menu dropdown di kanan atas setiap tweet.
Pengguna akan diminta untuk memilih apakah komentar menyesatkan tersebut bersifat politis, terkait kesehatan atau termasuk dalam kategori lain. Kategori politik mencakup bentuk misinformasi yang lebih spesifik seperti konten yang terkait dengan pemilu. Kategori kesehatan juga akan menyertakan opsi bagi pengguna untuk menandai informasi yang salah terkait Covid-19.
Fitur baru tersedia pada Selasa (17/8) untuk sebagian besar pengguna di Amerika Serikat (AS), Australia dan Korea Selatan. Twitter mengatakan mereka mengharapkan untuk menjalankan eksperimen ini selama beberapa bulan sebelum memutuskan untuk meluncurkannya ke pasar yang lebih luas.
Dilansir dari The Verge, Rabu (18/8), Twitter mengatakan tidak setiap laporan akan ditinjau karena platform terus menguji fitur tersebut. Namun, data yang diperoleh melalui pengujian akan membantu perusahaan menentukan bagaimana mereka dapat memperluas fitur selama beberapa pekan ke depan. Tes tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tweet yang berisi informasi yang salah yang berpotensi menjadi viral juga.
Bulan lalu, pemerintahan Joe Biden mengambil sikap yang lebih kuat terhadap informasi yang salah karena varian baru Covid-19 terus menyebar. Presiden Biden mengatakan kepada wartawan pada Juli bahwa platform media sosial seperti Facebook “membunuh orang” dengan informasi yang salah tentang vaksin.
Pernyataan itu mengikuti kampanye terkoordinasi dari Gedung Putih yang menekan platform untuk lebih agresif menghapus informasi yang salah tentang virus corona. Kantor Ahli Bedah Umum AS menerbitkan sebuah laporan yang menguraikan cara-cara baru platform dapat melawan informasi yang salah tentang kesehatan.
Laporan tersebut menyerukan konsekuensi yang jelas untuk akun yang berulang kali melanggar aturan platform dan bagi perusahaan seperti Facebook dan Twitter untuk mendesain ulang algoritme mereka untuk menghindari penguatan informasi palsu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
