REPUBLIKA.CO.ID, MICHMORET -- Dalam misi penyelamatan penyu, Israel telah menemukan bahwa mayones dapat dimanfaatkan. Karyawan di National Sea Turtle Rescue Center Israel sedang merawat penyu hijau yang terancam punah akibat tumpahan minyak yang menghancurkan pantai Israel dengan aspal hitam kental.
Otoritas Taman dan Alam Israel menyatakan tumpahan tersebut disebut sebagai salah satu bencana ekologi terburuk yang pernah tercatat. Aspal kental itu telah menutupi sebagian besar garis pantai Mediterania Israel sepanjang 195 kilometer sehingga menyebabkan kerusakan parah pada satwa liar, termasuk penyu.
Asisten medis di Sea Turtle Rescue Center di Michmoret, utara Tel Aviv, Guy Ivgy, mengatakan 11 penyu sedang dirawat. Pusat ini dijalankan oleh Otoritas Taman dan Alam Israel.
"Mereka mendatangi kami dengan penuh aspal. Semua trakea mereka dari dalam dan luar penuh dengan aspal," kata Ivgy.
Pekerja telah mengeluarkan zat beracun dari saluran udara reptil. Untuk melakukan itu, tim Sea Turtle Rescue Center menemukan cara kreatif untuk mengeluarkannya dari jalur pencernaan penyu.
"Kami terus memberi mereka zat-zat seperti mayones, yang secara praktis membersihkan sistem dan memecah aspal," kata Ivgy.
Ivgy menyatakan, proses pemulihan penyu diperkirakan memakan waktu satu atau dua minggu. Setelah itu penyu diharapkan dapat dilepasliarkan kembali ke alam liar.
Ribuan sukarelawan dan kru pembersihan telah dikerahkan untuk membersihkan aspal kental dari pantai Israel. Proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan.
Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel mengatakan sedang menyelidiki penyebab tumpahan tersebut. Insiden diyakini terjadi pada awal Februari ini diakui terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Sekitar 1.000 ton aspal mulai terdampar di pantai Israel dan menyapu pula ke bagian utara Lebanon.
Pada Senin (22/2), pengadilan Israel melarang publikasi semua rincian penyelidikan, termasuk nama kapal yang diduga telah menumpahkan minyak, rute dan pelabuhan panggilannya. Asosiasi jurnalis Israel mengajukan petisi ke pengadilan pada Selasa agar perintah tersebut dicabut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika