REPUBLIKA.CO.ID, SAN DIEGO -- Twitter Inc akan mewajibkan pengguna untuk menghapus cicitan baru yang mengungkapkan klaim yang salah atau menyesatkan tentang vaksinasi Covid-19, Rabu (16/12). Kebijakan baru ini merupakan perluasan aturannya tentang pencegahan penyebaran informasi yang keliru selama pandemi virus corona.
Perusahaan media sosial tersebut mengatakan dalam sebuah unggahan bahwa pengguna dapat diminta untuk menghapus cicitan mengenai klaim palsu seputar vaksin. Cicitan mengenai vaksin menyebabkan kerusakan atau mengendalikan populasi serta pernyataan yang terkait dengan konspirasi juga dilarang.
Kebijakan tersebut diumumkan pada pekan yang sama dengan bergulirnya program vaksinasi massal bagi warga Amerika Serikat. Aturan ini juga akan berlaku untuk klaim palsu bahwa pandemi itu tidak nyata atau tidak serius dan vaksinasi tidak diperlukan.
Twitter mengatakan, langkah tersebut juga akan berlaku untuk klaim palsu yang banyak dibantah tentang efek buruk dari menerima vaksin Covid-19. Teori konspirasi dan informasi yang salah tentang virus corona dan potensi risiko vaksinnya telah berkembang biak di platform media sosial selama pandemi.
Perusahan media sosial ini mengatakan, awal tahun depan pihaknya akan mulai memberi label atau memberi peringatan pada kicauan tertentu. Cicitan tentang misinformasi vaksin akan mendapatkan label seperti, rumor tidak berdasar, klaim yang disengketakan, serta informasi yang tidak lengkap atau di luar konteks.
Juru bicara Twitter mengatakan, perusahaan akan menentukan dengan mitra kesehatan masyarakat untuk memilih informasi yang salah dan cukup berbahaya untuk menjamin penghapusan. Sebelumnya, perusahaan ini mewajibkan pengguna untuk menghapus tweet memuat informasi palsu atau menyesatkan tentang sifat virus corona, kemanjuran atau keamanan tindakan pencegahan atau perawatan, peraturan resmi, atau risiko infeksi atau kematian.
Perusahaan mengatakan, pihaknya akan menyembunyikan tweet semacam itu dan memblokir pengguna agar tidak bisa mencicit lagi sampai mereka menghapusnya. Twitter mengatakan akan memberlakukan kebijakan yang diperbarui mulai 21 Desember dan akan memperluas tindakan ini dalam beberapa pekan berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika