REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha memperkirakan pascakrisis Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bakal banyak kebijakan pemerintah dan swasta untuk membangun sistem kerja yang fleksibel tetapi aman.

"Pemerintah maupun swasta perlu menyiapkan lima hal apabila menerapkan metode work from home (WFH)," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha melalui pesan WA-nya kepada Antara di Semarang, Selasa (17/3).

Dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini lantas menyebut lima hal tersebut, yaitu desain arsitektur sistem, metode autentikasi, teknologi enkripsi, access control (kontrol akses), dan endpoint security (keamanan endpoint).

Saat model kerja remote akan dijalankan, menurut dia, secara keseluruhan di sebuah lembaga harus dilakukan tes dan evaluasi sistemnya. Hal ini meliputi tes pada konektivitas, traffic connection, autentikasi, sistem manajemen, proses logging, performa, implementasi keamanan, dan kemudahan pemakaian sistem.

Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg (sekarang BSSN) mengemukakan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan WFH kemungkinan belum umum di Tanah Air.

Padahal, kata dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, kunci WFH bisa berjalan dan memiliki output yang bagus pada tata kelola SDM. Soal keamanan, misalnya, pegawai saat menjalankan WFH harus melakukan reset password wifi rumahnya.

Selain itu, lanjut dia, juga mengurangi, bahkan tidak memakai flashdisk saat memindahkan data. Oleh karena itu, penggunaan teknologi cloud sangat dianjurkan.

"Kita juga bersyukur, ruang guru dan zenius memberikan akses gratis untuk masyarakat dalam menghadapi liburan sekolah selama 2 pekan. Ini bukti aplikasi lokal bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam kondisi krisis seperti saat ini," kata Pratama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika