REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rencana pemerintah menurunkan tarif interkoneksi, rupanya masih belum disepakati secara bulat. Ada kekhawatiran penurunan tarif interkoneksi menjadikan operator enggan berinvestasi ke daerah dan menyebabkan kemandekan seluler di daerah baru.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan akan segera mengumumkan aturan baru terkait interkoneksi. "Kesepakatan penurunan interkoneksi 25 persen keluar bulan Juni ini," ujar Rudiantara saat ditemui di sela Indonesia Cellular Show 2016 di JCC, Jakarta, Kamis (2/6).
Pemerintah berharap penurunan tarif interkoneksi menjadikan biaya panggilan lintas operator mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operator (on-net). Telkomsel, tampaknya, masih belum menerima secara bulat keputusan pemerintah menurunkan tarif interkoneksi tadi.
Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, mengatakan bahwa biaya interkoneksi merupakan sebagian kecil atau sekitar 15 persen dari variabel komponen tarif ritel. secara keseluruhan. Komponen dimaksud terdiri dari beberapa variabel biaya lainnya seperti service activation fee, marketing, dan margin.
Biaya panggilan berkisar antara Rp 1.500 - Rp 2.000 per panggilan. Penurunan 25 persen tarif ritel setara dengan penurunan 25 persen dari 15 persen tarif ritel. '' Penurunan biaya interkoneksi tidak signifikan untuk menurunkan tarif ritel percakapan telepon,'' kata Ririek.
Ada kekhawatiran penurunan tarif interkoneksi justru membuat kalangan operator enggan berinvestasi ke daerah. Pandangan ini dilontarkan Ketua Program Studi Telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung, Ian Yosef.
Ian mengatakan bahwa keinginan pemerintah untuk menurunkan tarif interkoneksi secara signifikan, bisa membuat operator berkurang kemampuannya untuk membangun jaringan ke daerah baru dan memperbaiki kualitas layanannya. Pembangunan ke daerah baru hanya bisa dicapai apabila kebijakan tersebut betul-betul berdasarkan biaya masing-masing operator.
Sementara pengamat telekomunikasi Kalamullah Ramli berpendapat bahwa tarif interkoneksi dihitung berdasarkan biaya jaringan masing-masing operator yang terdiri dari beberapa variabel seperti coverage operator, pelanggan, trafik bicara, trafik internet dan investasi elemen jaringan.
“Oleh karena itu biaya interkoneksi masing-masing operator akan berbeda dan tergantung dari jangkauan dan kapasitas jaringan,” kata mantan Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo ini.
Kalamullah menerangkan, sesuai dengan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2006, perhitungan biaya interkoneksi yang disesuaikan dengan masing-masing akan membuat operator tetap dapat membangun karena basisnya adalah biaya investasi masing-masing operator.
Dalam pandangan Kalamullah, selama diimplementasikan sesuai biaya jaringan yang dihitung untuk masing-masing operator maka akan adil bagi semua pihak, sesuai prinsip dalam interkoneksi di mana tidak boleh ada operator yang diuntungkan maupun dirugikan demi kepentingan pelanggan.
Biaya interkoneksi akan turun jika operator tidak memperluas jangkauan jaringan melalui pembangunan BTS baru. Ditambahkan bahwa biaya interkoneksi merupakan hak operator, jadi tidak bisa diturunkan maupun dinaikkan, karena oleh operator interkoneksi dihitung dengan cara yang sama berdasarkan data input masing-masing.
Selama data inputnya benar maka hasil perhitungan akan menjamin pengembalian investasi operator. Biaya interkoneksi pun bukan untuk pelanggan, namun merupakan tarif jaringan antar operator yang dibayar dalam berinterkoneksi.
Menanggapi anggapan penurunan tarif interkoneksi akan berdampak pada turunnya tarif ritel sehingga pelanggan bisa menikmati harga yang murah, Kalamullah berpendapat bahwa kondisi ini apabila memang terjadi hanya akan baik untuk masyarakat secara jangka pendek saja.
Dalam jangka panjang hal tersebut akan berdampak buruk, dikarenakan operator akan berkurang kemampuannya untuk memperluas cakupan jaringan dan mempertahankan kualitas layanan yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
