REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar internet dan teknologi informasi Onno W Purbo mengatakan regulasi yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) belum berpihak kepada masyarakat karena di dalamnya banyak terdapat ketentuan yang justru menyulitkan masyarakat.
"Ini masalah keberpihakan sebetulnya. Ini mau berpihak kepada vendor, operator, investor, atau rakyat?," kata Onno di Jakarta, Selasa (30/9).
Onno mengatakan regulasi yang diberlakukan saat ini memiliki kecenderungan menjadikan masyarakat sebagai konsumen. Mestinya pemerintah merangsang agar masyarakat bisa menjadi produsen agar produk-produknya bisa bersaing dengan produk asing.
Ia mencontohkan, saat ini rata-rata masyarakat Indonesia mengeluarkan dana sekitar dua triliun rupiah setiap bulan hanya untuk membeli ponsel-ponsel merk asing, sementara merk lokal tidak banyak peminatnya.
"Ponsel merk lokal yang tidak terlalu dilirik pun pabriknya ada di Cina, karena kalau pabriknya di sini pajaknya terlampau tinggi," kata dia.
Selain itu, produk-produk teknologi informasi seperti jaringan internet biasanya hanya tersebar di kota besar, sedangkan di desa-desa masih banyak yang belum dijangkau sinyal. Sementara jika masyarakat melakukan inovasi membuat jaringan internet sendiri supaya murah, hal itu dianggap ilegal.
"Tapi kita disetop, tidak boleh karena kita bukan operator. Di undang-undangnya seperti itu," katanya.
Ketua Onno Center ini berharap agar pemerintah membuat regulasi yang berpihak kepada masyarakat supaya inovasi dan karya anak bangsa bisa dilindungi dengan menurunkan pajak atau mempermudah perizinannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
