REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH- Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi memperingatkan masyarakat terkait produksi konten apa pun yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku dan intelektual di kalangan anak-anak.
Dalam pernyataan di akun resmi-nya, dilansir Gulf News, Selasa (12/9/2023), Jaksa Penuntut Umum dengan tegas melarang produksi, distribusi, pameran atau kepemilikan materi apa pun, baik materi cetak, visual, atau pendengaran, yang ditujukan kepada anak-anak dan melanggar norma-norma yang ditetapkan hukum syariat Islam, ketertiban umum, atau moralitas.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa segala bentuk konten yang berpotensi mengagungkan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma tersebut di atas atau mendorong anak-anak untuk menyimpang ke arah penyimpangan perilaku dan intelektual, dilarang keras.
Peringatan ini datang sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan dan penelantaran yang mungkin ditemui di berbagai lingkungan. Misalnya rumah, sekolah, lingkungan sekitar, tempat umum, fasilitas kesejahteraan dan rehabilitasi, keluarga asuh, dan baik pemerintah maupun swasta. institusi.
Baca juga: 5 Fakta Ini Jelaskan Mengapa Bangsa Romawi Diabadikan dalam Alquran
Undang-undang Perlindungan Anak Saudi bertujuan mencegah kekerasan mulai dari fisik, psikologis, hingga seksual. Ini menampilkan segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh individu yang memegang posisi perwalian, tanggung jawab, atau wewenang atas anak, kerabat, atau orang lain.
Agustus 2022 lalu, Arab Saudi telah mengatur perkembangan media sosial dengan masuk ke ranah industri influencer. Ini karena semakin banyak orang Saudi terhubung melalui profil media sosial mereka dan bahkan mulai mendapat untung dari media sosial, Kerajaan Arab Saudi meluncurkan sistem lisensi baru untuk memantau industri influencer (pemengaruh) dengan benar.
Mulai awal Oktober 2022, setiap pembuat konten Arab Saudi dan non-Saudi di Kerajaan yang memperoleh pendapatan melalui iklan di media sosial harus terlebih dahulu mengajukan izin resmi dari Komisi Umum untuk Media Audiovisual (GCAM).
Baca juga: Bersyahadat tanpa Paksaan, Mualaf Julianne Froyseth: Islam Agama yang Rasional
Dengan biaya 15 ribu riyal (kira-kira setara Rp 591 juta), pembuat konten akan menerima izin yang berlaku selama tiga tahun. Selama waktu itu mereka dapat bekerja dengan sebanyak mungkin entitas swasta dan mempromosikan produk atau layanan apa pun, selama tidak melanggar hukum atau nilai Kerajaan.
CEO di GCAM Esra Assery mengatakan lisensi influencer yang masuk bukanlah izin untuk menyensor atau memblokir. Tetapi ini lebih merupakan izin untuk memungkinkan kematangan sektor ini.
"Kami ingin membantu individu-individu itu tumbuh, tetapi tumbuh secara profesional sehingga mereka dapat berkarier dari (pendapatan media sosial)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
