REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---YouTube mengumumkan bahwa pihaknya menindak kesalahan informasi medis dengan menghapus video, yang bertentangan dengan kebijakan platform. Kasus penindakan barunya termasuk terhadap video yang merekomendasikan perawatan dan penyembuhan kanker "berbahaya atau tidak efektif".
Platform video tersebut membuat kebijakan misinformasi medisnya lebih kuat, setelah menambahkan aturan baru untuk memastikan keamanan soal konten aborsi bulan lalu.
YouTube akan mengikuti kerangka kerja yang menargetkan video yang menampilkan pencegahan, pengobatan, dan penolakan berbagai penyakit kesehatan berdasarkan metode yang tidak terbukti, berbahaya, dan tidak efektif.
Tindakan ini juga termasuk menghapus video yang secara langsung bertentangan dengan otoritas kesehatan tentang topik yang rentan terhadap informasi yang salah, seperti kanker, Covid-19, dan vaksin.
"Sementara pedoman medis tertentu dapat berubah dari waktu ke waktu saat kami mempelajari lebih lanjut, tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa ketika menyangkut bidang konsensus ilmiah yang dipelajari dengan baik, YouTube bukanlah platform untuk mendistribusikan informasi yang dapat membahayakan orang," demikian unggahan blog YouTube.
Unggahan tersebut ditulis oleh Dr Garth Graham, Direktur dan Global Head of Healthcare and Public Health Partnerships; dan Matt Halprin, VP dan Global Head of Trust and Safety, seperti dikutip dari laman Zdnet, Kamis (17/8/2023).
Kebijakan penanganan informasi yang salah tersebut termasuk menghapus konten yang menawarkan anjuran medis yang berbahaya dan mencegah orang mencari perawatan profesional atau penggunaan perawatan yang diperlukan secara medis. Kemudian juga menindak konten yang bertentangan dengan panduan otoritas kesehatan setempat atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan membuat klaim pengobatan yang belum terbukti.
Misalnya, video yang menyatakan bahwa diabetes tipe 1 dapat disembuhkan melalui perubahan pola makan saja, tanpa menggunakan pemantauan atau obat-obatan seperti insulin. Sebab hal ini tidak memiliki dasar ilmiah dan menghambat penggunaan pengobatan yang diperlukan secara medis.
Menurut unggahan blog tersebut, kebijakan ini akan diterapkan jika konten dalam video dikaitkan dengan risiko kesehatan masyarakat yang tinggi, panduan yang tersedia untuk umum dari otoritas kesehatan di seluruh dunia, dan jika secara umum rentan terhadap kesalahan informasi.
Ada beberapa pengecualian terhadap kebijakan tersebut akan mencakup video yang bersifat pendidikan atau dalam konteks ilmiah, serta film dokumenter. Namun, YouTube bersikeras bahwa video ini masih tidak dapat secara aktif mencegah mencari perawatan profesional. "Ini berarti bahwa kami dapat mengizinkan konten yang cukup untuk kepentingan publik tetap ada di YouTube, meskipun itu melanggar kebijakan kami," lanjut isi blog Youtube tersebut.
Contohnya video audiensi publik atau komentar yang dibuat oleh kandidat politik nasional di jalur kampanye yang membantah pedoman otoritas kesehatan, atau rekaman grafis dari zona perang aktif atau krisis kemanusiaan.
Upaya YouTube menindak informasi medis yang keliru itu bukanlah hal baru. Platform tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena menghapus video yang menggembar-gemborkan misinformasi Covid-19 selama tiga tahun terakhir.
Youtube juga meluncurkan perubahan pada kebijakan informasi palsu pemilu pada bulan Juni, ketika mengumumkan akan berhenti menghapus konten klaim palsu bahwa penipuan, kesalahan, atau gangguan yang meluas terjadi pada tahun 2020 dan pemilihan Presiden AS lainnya di masa lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
