REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan dukungan untuk pembentukan badan global kecerdasan buatan (AI). Dukungan itu disampaikan Guterres ketika dia meluncurkan laporan tentang integritas informasi dalam platform digital.
"Saya akan mendukung gagasan bahwa kita dapat memiliki badan AI," kata Guterres dalam konferensi pers, Senin (12/6/2023) waktu setempat, melansir Anadolu, Selasa (13/6/2023).
Dia pun menyerukan peningkatan kewaspadaan terhadap bentuk terbaru AI, yaitu AI generatif. Ada kekhawatiran dan seruan untuk memperlambat laju perkembangan baru dalam kecerdasan buatan yang berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir ketika perusahaan seperti OpenAI, Google, dan Microsoft terus membangun sistem.
Beberapa tokoh terkemuka di bidang tersebut, termasuk Elon Musk, menuntut jeda pada pesatnya perkembangan AI dengan alasan risiko besar bagi masyarakat.
"Platform digital disalahgunakan untuk menumbangkan sains dan menyebarkan disinformasi dan kebencian kepada miliaran orang," kata Guterres.
Untuk itu, menurut dia, para ilmuwan dan pakar telah meminta dunia untuk bertindak dengan menyatakan AI sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia yang risikonya sama dengan perang nuklir.
"Kita harus menanggapi peringatan itu dengan serius," tutur Guterres.
Dia mendesak negara-negara untuk mengatasi kerusakan global yang disebabkan oleh penyebaran ujaran kebencian dan kebohongan di ruang digital. Guterres menyerukan tindakan global melalui kode etik untuk memastikan integritas informasi dalam platform digital.
Dia pun mengusulkan perjanjian global untuk tata kelola AI, yang bertujuan untuk menciptakan pagar pembatas untuk membantu pemerintah negara-negara menyepakati pedoman yang memastikan fakta, sambil mengungkap konspirasi dan kebohongan, serta melindungi kebebasan berekspresi dan informasi. Proposal kode etik tersebut mencakup komitmen pemerintah, perusahaan teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak menggunakan, mendukung, atau memperkuat disinformasi dan ujaran kebencian untuk tujuan apa pun.
Usulan itu juga mencakup janji pemerintah untuk menjamin lanskap media yang bebas, layak, independen, dan majemuk, dengan perlindungan yang kuat bagi jurnalis serta protokol yang disepakati untuk respon cepat oleh pemerintah dan platform digital ketika menghadapi ketegangan sosial atau konflik. Guterres mengatakan, akan menunjuk dewan penasihat ilmiah yang mencakup sejumlah ahli dari luar, termasuk dua ahli AI dan kepala ilmuwan badan-badan PBB dalam beberapa hari ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika