REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Kepala eksekutif Google Alphabet Inc, Microsoft, OpenAI dan Anthropic akan bertemu dengan Wakil Presiden Kamala Harris dan pejabat tinggi administrasi. Pertemuan mereka dilakukan guna membahas masalah utama kecerdasan buatan (AI) pada Kamis nanti.
Undangan yang dilihat oleh Reuters kepada para CEO mencatat harapan dari Presiden Joe Biden bahwa perusahaan harus memastikan produk aman sebelum membuatnya tersedia untuk umum.
Setelah teknologi AI berkembang pesat belakangan ini, muncul kekhawatiran tentang AI. Ini mencakup pelanggaran privasi, bias, dan dapat memperbanyak penipuan dan informasi salah.
Pada bulan April, Biden mengatakan masih harus dilihat apakah AI berbahaya. Namun, dia menggarisbawahi bahwa perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk mereka aman.
“Media sosial telah mengilustrasikan bahaya yang dapat dilakukan oleh teknologi yang kuat tanpa perlindungan yang tepat,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga telah meminta komentar publik tentang langkah-langkah akuntabilitas yang diusulkan untuk sistem AI seiring meningkatnya kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keamanan dan pendidikan nasional.
Pada Senin, deputi dari Dewan Kebijakan Domestik Gedung Putih dan Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih menulis dalam posting blog tentang bagaimana teknologi dapat menimbulkan risiko serius bagi pekerja.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis akan dihadiri oleh Kepala Staf Biden Jeff Zients, Wakil Kepala Staf Bruce Reed, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Lael Brainard dan Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo.
Dilansir Reuters, Rabu (3/5/2023), ChatGPT, sebuah program AI yang baru-baru ini populer karena kemampuannya menulis jawaban dengan cepat untuk berbagai pertanyaan, telah menarik perhatian anggota parlemen AS. ChatGPT telah berkembang menjadi aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan.
"Saya pikir kita harus berhati-hati dengan AI dan saya pikir harus ada pengawasan pemerintah karena itu berbahaya bagi publik," kata Kepala Eksekutif Tesla Elon Musk bulan lalu dalam sebuah wawancara televisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika