REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Meta sedang menguji layanan berlangganan baru yang memungkinkan pengguna Facebook dan Instagram membayar akun terverifikasi.
CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan Meta Verified di akun media sosialnya pada Ahad (19/2/2023). Pengujian akan dimulai di Selandia Baru dan Australia pekan ini dan akan segera diluncurkan ke negara lain.
Tarif berlangganannya 11,99 dollar AS (Rp 180 ribu) per bulan di web atau 14,99 dollar AS (Rp 226 ribu) per bulan di sistem operasi Apple dan Android. Meta akan menggunakan identifikasi pemerintah untuk memverifikasi akun pengguna dan memberikan centang biru pada akun itu.
Sebelumnya, centang biru Meta diberikan gratis dan diperuntukkan bagi tokoh masyarakat atau bisnis terkemuka. Untuk layanan baru ini, mereka yang berlangganan centang biru akan mendapatkan perlindungan ekstra.
Seperti perlindungan peniruan akun dan akses langsung ke dukungan pelanggan. “Fitur baru ini adalah tentang meningkatkan keaslian dan keamanan di seluruh layanan kami,” kata Zuckerberg dalam pesannya.
Meta mengatakan tokoh masyarakat dan lainnya yang sebelumnya diverifikasi tidak akan terpengaruh oleh perubahan tersebut. Meta Verified ditujukan untuk influencer dan orang lain yang menggunakan media sosial untuk bisnis mereka, tetapi bukan figur publik terkenal.
Meta mengambil halaman dari buku pedoman Twitter dalam meluncurkan layanan berlangganan ini. Akhir tahun lalu, Twitter mulai menagih pengguna Twitter Blue dengan delapan dollar AS (Rp 121 ribu) per bulan, yang memverifikasi akun mereka dengan centang biru.
Pada Sabtu (18/2/2023), Twitter selangkah lebih maju ketika mengumumkan bahwa pengguna Twitter akan kehilangan kemampuan mereka untuk mengamankan akun mereka dengan otentikasi dua faktor, kecuali mereka membayar langganan Twitter Blue.
Perusahaan media sosial telah mencoba mencari sumber pendapatan baru karena iklan online yang melambat.
Awal bulan ini, Meta mengumumkan penurunan pendapatan kuartal ketiga berturut-turut meskipun ada peningkatan pengguna. Bahkan Meta mengumumkan pemberhentian 11 ribu pekerja, atau 13 persen dari tenaga kerjanya, pada November 2022 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika