REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Pemerintah Cina mengkritik kontrol AS pada ekspor teknologi sebagai pelanggaran perdagangan. Kritik itu dilakukan setelah Jepang dan Belanda setuju bergabung dengan Washington dalam membatasi akses Beijing ke bahan untuk membuat chip prosesor canggih, yang dikatakan dapat digunakan dalam senjata.
Kementerian Luar Negeri Cina tidak menyebutkan perkembangan terakhir, tetapi menuduh Washington menyalahgunakan kontrol ekspor dan mengorganisir pemerintah lain untuk mempertahankan hegemoninya dan menahan Cina. Amerika Serikat sedang mencoba menghalangi China untuk memperoleh chip dan teknologi prosesor paling kuat yang akan membantu industrinya mengembangkan kemampuan mereka. Washington mengatakan chip prosesor canggih itu dapat digunakan untuk membuat senjata dan memfasilitasi pengawasan Partai Komunis yang berkuasa dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Ini sangat melanggar prinsip pasar dan tatanan perdagangan internasional,” kata juru bicara kementerian, Mao Ning dilansir Japan Today, Selasa (31/1/2023).
Dia mengatakan pelanggaran perdagangan itu merusak stabilitas industri global dan rantai pasokan. Seseorang yang mengetahui perjanjian tersebut mengatakan bahwa Jepang dan Belanda, pemasok penting teknologi dan bahan mentah untuk membuat chip, setuju untuk bergabung dalam kendali AS.
Mao tidak memberikan indikasi bagaimana Beijing akan menanggapi kontrol ekspor yang lebih ketat itu. Partai Komunis telah menginvestasikan miliaran dolar AS untuk mengembangkan industri chip-nya sendiri, tetapi vendornya masih membutuhkan peralatan manufaktur asing, bahan mentah, dan teknologi lainnya. Pakar industri mengatakan produsen Cina membaik, tetapi tidak dapat membuat chip yang diperlukan untuk ponsel pintar tercanggih dan produk lainnya.