REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- CEO TikTok Shou Zi Chew akan muncul di hadapan Komite Energi dan Perdagangan Amerika Serikat (AS) pada 23 Maret mendatang. Tindakan tersebut dilakukan di tengah anggota parlemen sedang meneliti aplikasi berbagi video milik China tersebut.

“Kesaksian Chew nanti akan menjadi penampilan pertamanya di hadapan komite kongres,” kata ketua panel dari Partai Republik Cathy McMorris Rodgers.

Kabar itu muncul ketika Komite Urusan Luar Negeri berencana mengadakan pemungutan suara bulan depan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan memblokir penggunaan TikTok di AS karena masalah keamanan nasional.

"TikTok milik ByteDance secara sadar memungkinkan Partai Komunis China mengakses data pengguna Amerika," kata McMorris Rodgers. Menurut dia, warga Amerika berhak mengetahui bagaimana tindakan ini memengaruhi privasi dan keamanan data mereka.

Menanggapi hal tersebut, Chew akan bersaksi. TikTok mengatakan perusahaan menyambut baik kesempatan untuk meluruskan berbagai hal tentang TikTok, ByteDance, dan komitmen untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional AS di hadapan Komite Energi dan Perdagangan.

“Kami berharap berbagi perincian rencana komprehensif kami dengan komite sehingga Kongres dapat mengambil pendekatan yang lebih konsultatif terhadap masalah yang ada,” kata perusahaan, dilansir Reuters, Selasa (31/1/2023).

Selain itu, perusahaan juga membantah pernyataan McMorris Rodgers soal data pengguna TikTok AS untuk Partai Komunis China. TikTok menegaskan bahwa Partai Komunis China tidak memiliki kontrol langsung atau tidak langsung atas ByteDance atau TikTok.

McMorris Rodgers dan anggota parlemen Republik lainnya menuntut lebih banyak informasi dari TikTok. Mereka ingin mengetahui dampaknya terhadap anak muda di tengah kekhawatiran tentang konten berbahaya.

Selain itu, mereka menginginkan detail tambahan tentang potensi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur di platform tersebut. Selama tiga tahun, TikTok yang sudah memiliki lebih dari 100 juta pengguna Amerika, telah berusaha meyakinkan pemerintah bahwa data pribadi warga AS tidak dapat diakses dan kontennya tidak dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika