REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Twitter menerapkan larangan ketat terhadap iklan politik dan berbasis tujuan. Secara efektif platform memblokir sejumlah politisi dan organisasi seperti Komite Aksi Politik (PAC) untuk menjalankan iklan yang mendukung kandidat, mempromosikan tindakan pemungutan suara, atau meminta sumbangan.
Sekarang, perusahaan mengembalikan kebijakan tersebut. Melalui akun Keamanan Twitter, platform mengumumkan akan melonggarkan aturan iklan politik.
“Kami percaya bahwa periklanan berbasis penyebab dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan berbasis penyebab di AS. Kami juga berencana memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa pekan mendatang,” kata @TwitterSafety.
Sebelumnya, hampir semua iklan politik dilarang dan iklan berbasis penyebab yang mencakup topik seperti perubahan iklim atau aborsi dilarang. Sementara iklan terakhir yang dilarang adalah iklan yang dipasarkan ke audiens khusus dan kelompok usia.
Dilansir Engadget, Rabu (4/1/2022), kabar terbaru ini tidak merinci tentang aturan iklan. Malahan rencana untuk membuat Twitter lebih sejalan dengan standar periklanan politik TV dan outlet media lainnya. Meskipun tidak sepenuhnya jelas apa maksudnya, perlu dicatat bahwa pasar TV dan penyiaran yang menggunakan gelombang udara publik diwajibkan untuk mengikuti aturan Komisi Komunikasi Federal (FCC) tertentu terkait iklan politik yang mungkin tidak tunduk pada Twitter.
Perubahan itu dapat membantu Twitter menebus pengiklan yang keluar dalam berpekan-pekan setelah pembelian platform oleh Elon Musk. Twitter membuat perubahan kebijakan karena percaya bahwa iklan berbasis penyebab dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika