REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Regulator Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Twitter setelah petinggi keamanan dan kepatuhan perusahaan tidak lagi menjabat. Sejak pekan lalu, Musk mulai memecat ribuan karyawan.
Pada Kamis, Kepala Kepercayaan dan Keselamatan Twitter, Yoel Roth, mengumumkan dirinya tidak lagi bekerja di Twitter. Langkah itu juga diikuti oleh Kepala Privasi Damien Kieran, Kepala Kepatuhan Marianne Fogarty, dan Kepala Keamanan Lea Kissner.
Kepergian mereka dapat berisiko meningkatkan pelanggaran yang dibuat Twitter. Pada Mei lalu, perusahaan didenda 150 juta dolar AS karena menjual data pengguna dan harus menyetujui aturan privasi baru.
“Kami melacak perkembangan terakhir di Twitter dengan keprihatinan mendalam. Tidak ada kepala eksekutif atau perusahaan yang kebal hukum dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami,” kata Direktur Urusan Publik FTC, Douglas Farrar, dikutip BBC, Jumat (11/11/2022).
Farrer mengatakan FTC memiliki alat baru untuk memastikan kepatuhan berlangsung dan pihaknya siap menggunakannya. Twitter membayar denda pada Mei untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka secara ilegal menggunakan data pengguna untuk membantu menjual iklan bertarget.
Selain denda, platform juga harus menyetujui aturan baru dan menerapkan program privasi serta keamanan yang ditingkatkan. Namun, itu semua diawasi oleh para petinggi yang dilaporkan telah berhenti bekerja.
Beberapa pengiklan besar telah ketakutan dengan langkah yang diambil Musk. Twitter menghasilkan sebagian besar pendapatannya melalui iklan, tetapi beberapa pengiklan besar telah menghentikan pengeluaran karena perubahan yang dibawa Musk.
Pada Kamis, Chipotle Mexican Grill mengatakan telah menarik kembali konten berbayar di Twitter. Langkah serupa juga diikuti oleh perusahaan lain, seperti perusahaan mobil General Motors, Volkswagen, dan Audi, raksasa obat Pfizer, dan produsen makanan General Mills yang memiliki merek termasuk Cheerios dan Lucky Charms.
Beberapa perusahaan khawatir Musk akan melonggarkan aturan moderasi konten dan membatalkan larangan Twitter permanen untuk tokoh-tokoh kontroversial, termasuk mantan presiden AS Donald Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika