Pemilik TikTok, ByteDance, telah berulang kali membantah bahwa itu dikendalikan oleh pemerintah China. Di saat yang sama, aplikasi juga telah berada di bawah pengawasan ketat oleh pihak berwenang di Inggris, UE, dan AS.
Parlemen Inggris menutup akun TikToknya pada Agustus setelah anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran tentang risiko data diteruskan ke pemerintah China. Anggota parlemen senior dan rekan-rekannya telah meminta akun itu dihapus sampai TikTok memberikan jaminan bahwa tidak ada data yang diserahkan ke China.
Sementara itu pada tahun 2020, panel keamanan nasional AS memerintahkan ByteDance untuk menjual operasinya di Amerika karena kekhawatiran bahwa data pengguna dapat dibagikan dengan otoritas China. Pada Juni tahun ini TikTok mengatakan telah memigrasikan informasi pengguna AS ke server yang dijalankan oleh raksasa perangkat lunak Amerika Oracle di Austin, Texas.
Bulan lalu, TikTok membantah laporan bahwa tim ByteDance yang berbasis di China berencana menggunakan aplikasi tersebut untuk melacak lokasi warga AS. TikTok mengatakan data tidak pernah digunakan untuk menargetkan pemerintah Amerika, aktivis, tokoh masyarakat atau jurnalis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
