REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Facebook mengumumkan sedang meninjau keputusan perusahaan untuk menghapus postingan yang menyerukan kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei setelah aksi protes terjadi di sana.
Dalam unggahan Juli lalu, terlihat karikatur Khamenei mencengkeram perempuan berjibab dengan janggutnya. Karikatur tersebut diberi judul yang menyerukan kematian kepada “pemerintah Islam anti-perempuan” dan “pemimpin kotor Khamenei.”
Facebook kemudian menghapus konten tersebut karena mendorong kekerasan terhadap seorang pemimpin politik. Pengumuman peninjauan datang beberapa pekan setelah protes terjadi di seluruh Iran atas kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun ketika dia berada dalam tahanan polisi karena melanggar aturan berpakaian pada September.
Rangkaian protes telah terjadi di lebih dari 45 kota selama dua pekan terakhir. Ini menyebabkan puluhan orang dilaporkan tewas dan terluka oleh pasukan keamanan Iran. Pada Senin, Khamenei memihak polisi dan menuduh Amerika Serikat (AS) dan Israel membuat kerusuhan.
“Dewan memprioritaskan kasus-kasus yang berpotensi mempengaruhi banyak pengguna di seluruh dunia, sangat penting untuk wacana publik atau mengajukan pertanyaan penting tentang kebijakan Meta,” kata dewan, dilansir The Verge, Rabu (5/10/2022).
Dalam beberapa bulan terakhir, Facebook dan perusahaan induknya Meta telah berjuang untuk mengembangkan kebijakan dan menangani konten yang menyerukan kekerasan politik atau kematian para pemimpin negara, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Maret, Meta mengatakan menyerukan kematian seorang kepala negara melanggar aturan perusahaan.
Klarifikasi datang sepekan setelah Facebook melemahkan aturan ini untuk memungkinkan pengguna Ukraina memposting ancaman kekerasan terhadap militer Rusia tak lama setelah invasi. Dewan mendorong komentar publik tentang tinjauan hingga 18 Oktober.
Setelah anggota membuat keputusan, mereka dapat mengeluarkan rekomendasi kebijakan ke Facebook. Perusahaan tidak diharuskan untuk menerapkan rekomendasi, tetapi harus menanggapi dewan dalam waktu 60 hari setelah menerbitkan keputusan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika