Peringatan tersebut mengikuti laporan oleh perusahaan keamanan siber Australia-Amerika Serikat Internet 2.0 yang menemukan bahwa aplikasi media sosial paling populer tahun ini mengumpulkan jumlah informasi yang berlebihan dari penggunanya.

Metode pengumpulan data Tik Tok mencakup kemampuan untuk mengumpulkan daftar kontak pengguna, mengakses kalender, memindari hard drive termasuk yang eksternal, dan melakukan geolokasi perangkat setiap jam.

"Ketika aplikasi sedang digunakan, itu memiliki izin yang jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya dibutuhkan," kata co-CEO Internet 2.0 dan salah datu editor laporan, Robert Potter seperti dikutip dari laman The Guardian, Selasa (19/7/2022).

Ia menambahkan, izin tersebut secara default. Ketika pengguna tidak memberikan izin, Tik tok terus-menerus bertanya.

"Jika Anda memberi tahu Facebook bahwa Anda tidak ingin membagikan sesuatu, aplikasi ini tidak akan meminta Anda lagi. Tik Tok jauh lebih agresif," ujarnya.

Laporan tersebut menyebut praktik pengumpulan data aplikasi terlalu mengganggu dan mempertanyakan tujuannya. Aplikasi dapat dan akan berjalan dengan sukses tanpa ada data yang dikumpulkan. 

"Ini membuat kami percaya bahwa satu-satunya alasan informasi ini dikumpulkan adalah untuk pengumpulan data," ujarnya.

Sebagian besar perhatian dalam laporan fokus pada izin yang dicari pada perangkat Android karena iOS Apple secara signifikan membatasi  informasi apa yang dapat dikumpulkan oleh aplikasi. Ini memiliki sistem pembenaran sehingga jika pengembang menginginkan akses ke sesuatu itu harus membenarakan mengapa ini diperlukan sebelum diberikan.

"Kami percaya sistem justifikasi yang diterapkan iOS secara sistematis membatasi budaya ambil apa yang bisa Anda bisa dalam pengumpulan data," kata laporan tersebut.

Tik Tok dimiliki oleh perusahaan internet multinasional China ByteDance yang berkantor pusat di Beijing. 

ByteDance telah membantah hubungannya dengan pemerintah Cina di masa lalu.

"Mereka konsisten dalam mengatakan aplikasi mereka tidak terhubung ke Cina, tidak dapat diakses oleh otoritas Cina dan tidak akan bekerja sama dengan otoritas Cina," kata Potter.

Namun, dia mengaku penelitian Internet 2.0 menemukan otoritas Cina benar-benar dapat mengakses data perangkat. Dengan mengirimkan bot yang dilacak ke aplikasi, Internet 2.0 secara konsisten melihat geolokasi data kembali ke Cina. Potter mengaku belum jelas data apa yang dikirim, hanya saja aplikasi tersebut terhubung ke server Cina. Bulan ini TikTok Australia mengakui stafnya di Cina dapat mengakses data Australia.

"Tim keamanan kami meminimalkan jumlah orang yang memiliki akses ke data dan membatasinya hanya untuk orang yang membutuhkan akses itu untuk melakukan pekerjaan merrka," direktur kebijakan punlik perusahaan Australia Brent Thomas menulis dalam sebuah surat.

Surat itu sebagai tanggapan atas pertanyaan dari senator James Peterson, juru bicara keamanan siber oposisi dan campur tangan asing. Thomas mengatakan, data Australia tidak pernah fiberikan kepada pemerintah Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika