Rabu 13 Jul 2022 13:45 WIB

Pemerintah Bakal Buat Super Apps Layanan Publik, Ini Saran dari Pakar

Super Apps layanan publik ini nantinya akan menggabungkan puluhan ribu aplikasi milik

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Dwi Murdaningsih

Foto:

Pratama meminta pemerintah melakukan penilaian aplikasi mana yang bisa digabung dan mana yang tidak memungkinkan untuk digabung. Dia mencontohkan aplikasi milik PLN seperti aplikasi PLN Mobile. Jangan sampai, kata Pratama, kehadiran Super Apps ini justru membuat masyarakat bingung karena fungsinya terlalu banyak.

Dia mendorong Super Apps nantinya bisa juga lebih dari satu fungsi seperti Super App data Kependudukan bekerjasama dengan Dukcapil, lalu bisa digabung dengan aplikasi Pedulilindungi dan juga terhubung BPS. Atau lanjut Pratama, bisa juga terhubung dengan Kementrian Sosial untuk kepentingan penyaluran data bansos.

"Jadi ujung dari penggabungan aplikasi ini adalah data yang dipakai akan sama semua. Maka dari itu, presiden Jokowi mempunyai program satu data nasional yang bisa diimplementasikan lewat program Superapp ini," kata dia.

Namun, Pratama mengingatkan Super Apps ini baru bisa terlaksana jika Indonesia telah memiliki pusat data nasional (PDN) terlebih dahulu. Terlebih dengan munculnya PP no.71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik yang membuat data warga Indonesia dan data yang berasal tanah air bisa ditaruh di luar negeri.

Terkait hal itu, Pemerintah saat ini juga sedang membangun pusat data nasional di Indonesia.

"Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membangun dulu pusat data nasionalnya, sehingga data - data yang dikelola oleh negara lokasinya bisa berada di tanah air," kata Pratama.

Selanjutnya, upaya lain untuk mendukung Super Apps ini adalah membantuk sumber daya manusia (SDM) khusus untuk menangani super apps tersebut. Dia juga menekankan agar rencana Super Apps ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

"Mengapa ini penting, karena yang akan digabungkan adalah layanan-layanan dari seluruh kementrian lembaga maupun pemda di seluruh tanah air, dan hal ini cukup strategis," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk melakukan percepatan digitalisasi layanan publik dan penerapan digital melayani.

"Pemerintah sedang menyiapkan public services super apps, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi," ujar Johnny dalam Webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dikutip dari siaran persnya, Senin (11/7).