Pratama pun menilai, perlu dilakukan digital forensik dan audit keamanan informasi secara keseluruhan. Ia juga menyayangkan BSSN sebagai institusi yang harusnya paling aman keamanan sibernya, hanya gara-gara kesalahan kecil yang tidak perlu, ternyata jadi gampang diretas.
"Yang terpenting saat ini data di dalamnya tersimpan dalam bentuk encrypted. Jadi kalaupun tercuri, hacker tidak akan bisa baca isinya," papar Peatama.
Disamping itu, dia menyampaikan, dalam dunia keamanan siber, tidak ada sistem informasi yang benar-benar aman 100 persen. Oleh karena itu, menurut dia, salah satu solusi mengatasi hal tersebut adalah melakukan security audit atau pentest secara berkala, baik dengan dengan pendekatan blackbox maupun white box.
"Metode yang digunakan bisa passive penetration atau active penetration," jelas dia.
Pratama menambahkan, khusus untuk pentest web defacement, pengujian yang perlu dilakukan adalah Configuration Management Testing, Authentication Testing, Session Management Testing, Authorization Testing, Data Validation Testing dan Web Service Testing. Tools yang bisa digunakan antara lain, Arachni, OWASP Zed Attack Proxy Project, Websploit dan Acunetic.
Selain itu, sambung dia, solusi lain yang dapat dilakukan secara kenegaraan adalah segera menyelesaikan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sebab, katanya, ada amanat dari UU PDP untuk memaksa semua lembaga negara melakukan perbaikan infrastruktur IT, SDM bahkan adopsi regulasi yang pro pengamanan siber.
"Tanpa UU PDP, maka kejadian peretasan seperti situs pemerintah akan berulang kembali," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
