REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa potensi game (gim) begitu besar untuk dikembangkan. Potensi pasarnya mencapai Rp 24 triliun.
Menurut Luhut, potensi yang besar itu perlu dikembangkan agar bisa menarik manfaat sebesar-sebesarnya bagi Indonesia."Game industry ini menurut saya sangat penting. Kemarin sudah kami rapatkan dan game ini rupanya mempunyai market hampir Rp 24 triliun, tahun ini saja. Ini 97 persennya kita impor," katanya dalam peresmian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Selasa (12/10).
Luhut menuturkan, dalam rapat beberapa waktu lalu, pemerintah siap untuk mendorong industri game bisa maju secara ekonomi dan harus memiliki konten positif."Kemarin sudah kami rapatkan, bandwidth-nya akan kami kecilkan, jadi semua buatan dalam negeri," katanya.
Konten game, lanjut Luhut diharuskan memiliki konten budaya Indonesia, misalnya soal Pancasila, kebersamaan hingga kenegaraan."Karena dalam UU mengenai game ini juga sudah disebutkan bahwa harus diisi konten mengenai Pancasila, kebersamaan, dan kenegaraan, UUD 45 dan sebagainya. Itu menyatukan kita," imbuhnya.
Luhut juga ingin game tidak sekadar membuat candu tetapi harus juga mendidik. "Dan game jangan menjadi addict yang merusak anak kita tapi justru mendidik dan membangun persatuan, kesatuan, seperti open mind, open heart, open will. Itu yang kita dorong dengan pesan-pesan kebersamaan, kita bisa hidup berbeda tapi tidak perlu berkelahi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengusulkan komponen digital, seperti game online, bisa masuk dalam penghitungan sebagai salah satu komponen penyusun total kandungan dalam negeri (TKDN)."Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yaitu harus ada transformasi ekonomi menuju Industri 4.0, kita juga harus mengakselerasi pertumbuhan industri digital. Karena itu saya mengusulkan produk digital bisa menjadi perhitungan TKDN sehingga karya digital anak negeri bisa masuk, dikenal dan akhirnya digunakan," ujar Wamendag beberapa waktu lalu.