REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft, baru saja mengamankan kontrak menggiurkan untuk menyediakan headset berteknologi realitas berimbuh atau augmented reality (AR) bagi tentara AS. Kesepakatan dengan Pentagon ini nilai kontraknya diperkirakan mendekati 22 miliar dolar AS atau lebih dari 300 triliun rupiah.
Headset berteknologi augmented reality dari Microsoft untuk tentara AS disebut bisa mendukung pengguna dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam posting di sebuah blog, Alex Kipman dari Microsoft mengatakan, headset tersebut akan membuat para tentara lebih aman dan efektif.
Ia mengatakan alat ini juga dirancang untuk memberikan kesadaran situasional yang ditingkatkan. Perangkat ini memungkinkan (pengguna) berbagi informasi dan pengambilan keputusan dalam berbagai skenario.
Teknologi di balik headset ini didasarkan pada produk HoloLens buatan Microsoft dan didukung oleh layanan komputasi awan Azure.
Apa itu headset augmented reality?
Microsoft akan segera memulai produksi gawai yang disebut sebagai Integrated Visual Augmentation System (IVAS) atau Sistem Augmentasi Visual Terpadu. Headset ini akan diproduksi di AS.
Departemen Pertahanan AS dalam sebuah pernyataan menyebutkan, kesepakatan ini akan memungkinkan IVAS untuk dapat memberikan penglihatan malam generasi terbaru dan kemampuan kesadaran situasional.
Headset ini memiliki tampilan di depan mata pengguna yang dapat menunjukkan informasi ke bidang penglihatan normal penggunanya. Tampilan ini juga akan mendukung pengguna saat terlibat dengan targetnya atau pada saat pengambilan keputusan taktis, demikian menurut Departemen Pertahanan.
IVAS yang diproduksi untuk Pentagon akan memungkinkan tentara memanfaatkan sensor untuk penglihatan malam hari serta sensor termal untuk pelatihan dan pertempuran.
Departemen Pertahanan AS juga mengatakan perjanjian produksi ini akan berlangsung selama lima tahun dengan dilengkapi opsi pembaruan. "Ini dapat membuat kontrak tersebut bernilai lebih dari 21,88 miliar dolar AS dalam jangka waktu 10 tahun," ujar seorang pejabat Pentagon dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika