REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk melakukan studi pertama yang dengan sengaja membuat orang sehat terpapar infeksi virus corona jenis baru (Covid-19). Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pengembangan vaksin untuk mencegah penyakit.
Ide yang disebut sebagai human-challenge trials atau tantangan uji coba pada manusia tersebut telah mendapat momentum karena virus SARS-CoV-2 yang menjadi dalang Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, memicu perdebatan tentang jenis pengorbanan yang dapat diterima dan manfaat yang dapat dihasilkan dari tes seperti ini. Jumlah sukarelawan yang mendaftar untuk ambil bagian dalam studi tersebut terus meningkat, andaikan para peneliti memutuskan untuk melanjutkan rencananya.
"Kami bekerja sama dengan mitra untuk memahami bagaimana dapat berkolaborasi dalam pengembangan potensial vaksin Covid-19 melalui studi tantangan manusia," ujar seorang perwakilan dari Pemerintah Inggris, dilansir South China Morning Post, Jumat (25/9).
Menurut perwakilan pemerintah tersebut, wacana ini menjadi bagian dari pekerjaan untuk meneliti cara-cara mengobati, membatasi, dan semoga mencegah virus agar dapat mengakhiri pandemi Covid-19 lebih cepat. Menunggu peserta terpapar penyakit untuk mengetahui apakah vaksin bekerja bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
Tes tantangan dapat mempercepat pekerjaan dengan menempatkan sukarelawan di jalur virus, meskipun para ilmuwan masih mempelajari tentang patogen yang telah membunuh hampir satu juta orang hanya dalam beberapa bulan. Namun, tes semacam itu menimbulkan pertanyaan etis tentang memaparkan orang pada virus yang berpotensi fatal dan apakah beberapa subjek tes akan menerima plasebo untuk tujuan kontrol.
Pemerintah Inggris menolak memberitahukan detail lebih lanjut, termasuk tentang vaksin mana yang akan dilibatkan. Financial Times melaporkan studi yang didanai Inggris pada awalnya diharapkan dimulai pada Januari lalu di sebuah fasilitas di London.
Di Inggris, University of Oxford bekerja sama dengan perusahaan farmasi AstraZeneca dalam pembuatan vaksin Covid-19, yang menjadi salah satu pelopor dalam upaya global. Imperial College London juga sedang mengerjakan inokulasi eksperimental.
Setiap uji coba yang dilakukan di Inggris harus disetujui oleh Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan (MHRA), regulator perawatan kesehatan yang memperhatikan keamanan dan protokol di Inggris. Industri telah melihat diskusi dalam beberapa bulan terakhir tentang kemungkinan harus menyuntikkan sukarelawan yang sehat dengan virus corona baru jika pembuat obat berjuang untuk menemukan cukup pasien untuk uji coba akhir.
Laporan juga mengatakan bahwa relawan pertama-tama akan diinokulasi dengan vaksin dan kemudian menerima dosis tantangan virus corona. Tidak disebutkan nama vaksin yang akan dinilai dalam proyek tersebut. Beberapa vaksin sudah dalam pengujian terakhir di Amerika Serikat (AS) dan negara lain.
Dalam salah satu studi terbesar, perusahaan Johnson & Johnson bertujuan untuk mendaftarkan 60 ribu sukarelawan untuk menguji pendekatan dosis tunggal di AS, Afrika Selatan, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru.
Dengan langkah tersebut, Johnson & Johnson menjadi pembuat kesepuluh secara global yang melakukan uji coba vaksin Fase 3 dan yang keempat di AS. Pengujian tahap akhir dari vaksin eksperimental yang dibuat oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford, tetap ditahan di AS karena para pejabat memeriksa apakah vaksin itu menimbulkan risiko keamanan.
Presiden AS Donald Trump telah berjanji bahwa vaksin Covid-19 akan disetujui dalam beberapa pekan ke depan. Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit negara itu (CDC), Robert Redfield memperkirakan akan ada sekitar 700 juta dosis vaksin Covid-19 yang tersedia pada akhir Maret atau April 2021, cukup untuk 350 juta orang.
"Saya pikir itu akan membawa kita April, Mei, Juni, Anda tahu, mungkin Juli, untuk membuat seluruh masyarakat Amerika benar-benar mendapatkan ivaksinasi," ujar Redfield kepada Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja dan Pensiun Senat AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika