REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam pidato kenegaraan di depan MPR lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia harus bisa melakukan lompatan ekonomi dalam masa krisis Covid-19. Banyaknya negara yang mengalami resesi lantaran Covid-19, bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk muncul sebagai kekuatan baru, setidaknya di kawasan regional.
Modal penting berupa konsumsi dalam negeri telah menyelamatkan Indonesia dari krisis 1998 dan 2008. Konsumsi dalam negeri dan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) membantu Indonesia terlepas dari krisis berkepanjangan.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan, salah satu sektor yang bisa membantu lompatan besar ekonomi adalah industri siber Tanah Air. Mengacu data riset
Google pada 2019, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 133 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 1.832 triliun, nilai yang sangat besar.
"Prediksi Google ini keluar sebelum ada krisis Covid-19. Memang pastinya ada banyak penyesuaian. Namun satu hal penting yang kita lihat, krisis ini mendorong proses digitalisasi berjalan sangat cepat dan artinya konsumsi lewat layanan digital juga naik," kata Chairman lembaga riset keamanan siber Indonesia Cissrec (Communication & Information System Security Research Center), dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).
Menurut Pratama, memang ticketing online turun drastis karena menurunnya perjalanan antar pulau, antar kota, dan antar negara. Namun, pemenuhan kebutuhan lewat online cenderung naik tajam. Misalnya, pemakaian aplikasi webinar dan rapat online, lalu sekolah dari rumah yang menggunakan perangkat elektronik dan data. Bisa dilihat dari laporan Telkom yang membukukan laba hampir Rp 12 triliun.
"Apa yang disampaikan Bapak Presiden untuk melakukan lompatan besar ekonomi salah satunya lewat industri siber. Masalahnya adalah di sisi kemandirian. Infrastruktur internet jangan mengekor ke asing, lalu secara perlahan kita harus mendorong platform digital lokal berkembang dan dipakai masyarakat. Gojek sudah membuktikan bisa dan berhasil," katanya.
Pratama mengapresiasi keberhasilan pemerintah menarik pajak dari layanan digital asing, seperti Google, Netflix, dan Spotify. Namun, pekerjaan rumah masih panjang. Di era digital menarik pajak memang sulit, tapi ada yang lebih penting dan masih belum diselesaikan di Indonesia, yaitu pengelolaan data.
Dalam hal pengelolaan data ini, ungkap Pratama, menyangkut jumlah uang yang sangat besar. "Bisa kita lihat saat kementerian kita harus membeli data yang mahal dari para pemilik platform, kebetulan sebagian besar dari luar negeri. Lalu lebih penting menyangkut keamanan data yang berimbas pada keamanan pertahanan nasional kita,” jelas Pratama.
Menurut Pratama, pengelolaan data berdimensi bisnis dan pertahanan. Data bisnis paling menggiurkan saat ini hingga tak heran terjadi ketegangan global akibat kesuksesan Huawei menjadi yang terdepan dalam bisnis infrastruktur 5G. Amerika Serikat dan sekutunya dinilai tak ingin lalu lintas data melewati infrastruktur Huawei, selain merugikan mereka dari sisi keamanan.
Artinya, papar Pratama, industri keamanan siber juga menjadi hal yang patut didorong pemerintah. "Kita melihat bagaimana sepanjang kuartal pertama 2020 serangan siber ke Tanah Air begitu besar. Industri keamanan siber ini mencakup semua mulai dari infrastruktur, SDM sampai pada teknologinya," kata Pratama.
Dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan lompatan ekonomi cukup besar. Namun syaratnya, pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan. Pada akhirnya pemenuhan itu disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri. "Tak kalah penting, dengan kemandirian akan membuat kedaulatan siber negara kita semakin kuat," kata Pratama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
