REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson memerintahkan penghapusan teknologi Huawei dari jaringan 5G Inggris pada akhir 2027. Huawei UK menanggapi bahwa hal ini akan memperlambat laju digitalisasi di Inggris.
Juru bicara Huawei UK, Edward Brewster mengatakan bahwa keputusan yang mengecewakan ini merupakan kabar buruk bagi siapapun di negeri Inggris yang mempunyai ponsel.
"Ini akan memperlambat laju perkembangan digital di Inggris, mendongkrak biaya tagihan menjadi lebih mahal, dan kesenjangan digital di negeri tersebut akan makin lebar," kata Edward Brewster dalam pernyataan resmi kepada Republika.co.id, Jumat (17/7).
Menurut Brewster, keputusan ini justru akan membawa Inggris ke kemunduran, bukan kemajuan. Untuk itu, pihaknya mengimbau Pemerintah Inggris untuk meninjau kembali keputusannya.
"Kami masih menyakini bahwa pembatasan baru yang diserukan oleh AS tidak akan berpengaruh terhadap ketahanan atau keamanan produk-produk yang kami pasok ke Inggris,"ujar Brewster.
Menurut Huawei, sangat disayangkan masa depan perusahaan di Inggris telah dipolitisasi oleh isu kebijakan dagang AS. Huawei mengklaim, selama dua puluh tahun, perusahaan selalu fokus untuk membangun negara Inggris yang terhubung lebih baik.
Keputusan Pemerintah Inggris untuk memutuskan kerjasama teknologi 5G dengan Huawei berkaitan dengan putusan Inggris meninggalkan Uni Eropa; memuatnya mesti memilih kubu Amerika Serika (AS) atau China. Di sisi lain, baik AS maupun China telah sama-sama memperingatkan Johnson soal langkahnya terhadap Huawei.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi jadi langkah tepat untuk jaringan telekomunikasi, keamanan nasional, dan ekonomi Inggris; sekarang ataupun dalam jangka panjang," ujar Menteri Digital Inggris, Oliver Dowden, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (16/7).
Padahal, pada Januari lalu Inggris telah memberikan peran terbatas 35 persen kepada Huawei; bukan di jaringan 5G inti.
Sebelumnya, Johnson melarang operator telekomunikasi Inggris membeli peralatan 5G apapun dari Huawei pada akhir tahun. Alasan di balik peruabahan keputusan itu adalah dampak dari sanksi baru AS terhadap teknologi chip Huawei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika