REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rentang beberapa jam pada Jumat (10/7), Amazon.com melarang dan kemudian membatalkan larangannya terkait penggunaan aplikasi TikTok di perangkat karyawan. Manajemen Amazon menyebut tindakan tersebut sebagai kesalahan, Reuters melaporkan.
Kabar tersebut datang pada pekan yang sama setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memblokir TikTok karena khawatir aplikasi tersebut berbagi informasi pengguna dengan pemerintah China.
Tidak jelas apa yang menyebabkan Amazon membuat larangan tersebut. Menurut sumber, para petinggi Amazon tidak mengetahui kebijakan untuk menghapus TikTok dari perangkat karyawan. Larangan itu dibatalkan setelah perwakilan TikTok dan Amazon membahas masalah tersebut, menurut email yang dikirim ke karyawan TikTok.
TikTok, salah satu platform digital yang paling cepat berkembang, belakangan mendapat sorotan besar terkait berbagai masalah, termasuk penanganan data pengguna mereka. India melarang penggunaan TikTok dan aplikasi asal China lainnya pada bulan Juni.
TikTok mengatakan data pengguna disimpan di AS dengan salinan cadangan di Singapura. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, data pengguna TikTok utamanya disimpan di Google Cloud, di pusat data Google yang berbasis di Virginia.
Namun, hal itu tidak menghentikan Pompeo dari kemungkinan untuk memblokir TikTok di AS. Saat ditanya apakah orang Amerika harus mengunduhnya, kepada Fox News dia menjawab, "Hanya jika Anda ingin informasi pribadi Anda berada di tangan Partai Komunis China."
Pada Jumat, Komite Nasional Partai Republik meminta anggota melalui email untuk tidak mengunduh TikTok. Komite Nasional Demokrat (DNC), Jumat, juga menegaskan kembali panduannya dari bulan Desember untuk berhenti mengunduh aplikasi tersebut.
Menurut sumber yang memahami masalah ini, DNC telah menyarankan staf kampanye selama berbulan-bulan terakhir untuk tidak menggunakan TikTok pada perangkat pribadi mereka, juga menyarankan menggunakan ponsel dan akun yang berbeda jika mereka menggunakan platform untuk pekerjaan kampanye karena kekhawatiran pelacakan data.
Dua senator Partai Republik pada Maret lalu memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk melarang pegawai federal menggunakan TikTok pada ponsel pemerintah, karena kekhawatiran keamanan nasional terkait pengumpulan dan berbagi data pengguna AS dengan pemerintah China.
Tahun lalu, Angkatan Laut AS melarang penggunaan TikTok di perangkat yang dikeluarkan pemerintah, mengatakan bahwa aplikasi tersebut merupakan "ancaman keamanan siber."
November lalu, pemerintah AS meluncurkan tinjauan keamanan nasional terhadap pemilik TikTok, ByteDance, dalam akuisisi aplikasi media sosial AS Musical.ly senilai 1 milar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika