REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC-- Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (AS) kini mengumpulkan data dari operator AS yang menggunakan peralatan jariangan dari Huawei dan ZTE.
Tindakan ini mengikuti keputusan FCC pada November tahun lalu terkait pelarangan penggunaan Dana Layanan Universal senilai 8,5 miliar per tahun untuk pembelian peralatan dan layanan dari perusahaan-perusahaan China. Karena FCC mengusulkan agar operator mengusulkan agar operaror yang menerima dana tersebut mencabut dan mengganti peralatan Huawei serta ZTE mereka, komisi tersebut mengatakan mereka akan mengumpulkan data untuk membantu mengganti operator kecil untuk biaya-biaya tersebut.
Ketua FCC Ajit Pai, dalam pernyataan melalui email, mengungkapkan Huawei dan ZTE pada awalnya ditetapkan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
"Kami bergerak maju dengan cepat untuk mengidentifikasi di mana peralatan dan layanan dari pemasok ini tertanam dalam jaringan komunikasi kami dan merdka berada dalam posisi untuk membantu menghilangkannya," ujar Ajit Pai, seperti yang dilansir dari CNET, Kamis (27/2).
Huawei dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh AS pada Mei 2019 ketika ditambahkan dalam daftar entitas. Presiden AS Donald Trump pada saat yang sama menandatangani perintah eksekutif yang pada dasarnya melarang perusahaan tersebut, karena kekhwatiran keamanan nasional.
Huawei disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan pemerintah China. Huawei berulang kali membantah tuduhan itu.
Ada juga tuduhan yang dilaporkan pemerintah AS awal bulan ini, bahwa Huawei dapat mengakses jaringan seluler global dengan menggunakan pintu belakang yang dimaksudkan untuk penegakan hukum. Huawei juga membantah laporan itu.
Selain itu, Departemen Kehakiman AS menuduh Huawei dan dua anak perusahaannya di AS terkait isu pemerasan dan konspirasi pencurian dagang rahasia. Dakwaan federal menuduh bahwa Huawei menggunakan penipuan dan kecurangan untuk mencuri teknologi dari perusahaan-perusahaan AS.
Menurut sebuah laporan pekan lalu, Trump juga merencanakan KTT 5G Global yang bertujuan mencegah Huawei memperoleh landasan 5G di negara lain. Huawei dan ZTE tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika