REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Departemen Kimia dan Biologi Harvard Charles Lieber, dituduh berbohong dan membuat kesalahan atas keterlibatannya dengan program Cina yaitu Thousand Talents. Program ini diinisiasi pemerintah Cina untuk mendatangkan ilmuwan terkemuka dunia, dengan tujuan meningkatkan industri teknologi tinggi Cina dan disiplin ilmu baru.
Menurut keterangan tertulis yang mendukung pengaduan pidana Lieber disebutkan bahwa kontrak Lieber dengan program Thousand Talents, memberinya gaji bulanan hingga 50 ribu dolar AS dan biaya hidup tahunan lebih dari 150 ribu dolar AS selama tiga tahun.
Lieber juga diberikan lebih dari 1,5 juta dolar AS oleh pemerintah Cina dan Universitas Teknologi Wuhan (WUT) untuk mendirikan laboratorium dan melakukan penelitian di Harvard University. Lieber adalah salah satu ilmuwan paling bergengsi yang belum masuk dalam penyelidikan FBI terhadap para ilmuwan yang mencuri penelitian untuk negara-negara lain, yang sebagian besar melibatkan Cina.
The New York Times melaporkan pada November 2019, setidaknya ada 180 investigasi yang menyelidiki pencurian kekayaan intelektual di 71 institusi di seluruh AS. Lieber adalah salah satu profesor Harvard paling terkemuka dan menjadi kepala penelitian nanoteknologi. Dia diduga menandatangani perjanjian bekerja sama dengan WUT atas nama Harvard untuk melakukan penelitian dan pengembangan baterai lithium-ion nano-kabel untuk kendaraan listrik.
Surat pemidanaan itu juga menyatakan bahwa Lieber salah mengartikan karyanya dengan WUT melalui program Thousand Talents dan berbohong kepada Departemen Pertahanan dan Institut Kesehatan Nasional. DoD dan NIH keduanya mendanai kelompok riset Lieber di Harvard. Untuk menerima dana, kelompok riset Lieber diminta untuk mengungkapkan kolaborasi dan dukungan asing.
Lieber saat ini telah dijatuhi sanksi yakni cuti administratif berbayar dan tidak diizinkan kembali di kampus Harvard.
“Tuduhan yang diajukan oleh pemerintah AS terhadap Profesor Lieber sangat serius. Harvard bekerja sama dengan otoritas federal, termasuk National Institutes of Health dan sedang melakukan peninjauan sendiri atas dugaan pelanggaran tersebut," kata Harvard dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir The Verge, Rabu (29/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika