REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum lama ini berhembus kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan rintisan BukaLapak. Namun, pihak BukaLapak tidak menyebutkan secara detail jumlah karyawan dirumahkan.
Presiden BukaLapak Muhamad Fajrin Rasyid mengatakan bahwa sebanyak kurang dari 10 persen karyawan terkena kebijakan PH) oleh startup e-commerce tersebut sejak awal tahun 2019. “Banyak yang sudah kita sampaikan terkait jumlah (yang di PHK) enggak sampai 10 persen. Itu sudah kita sampaikan,” katanya saat ditemui di Graha CIMB, Jakarta, Senin (16/9).
Meskipun Fajrin enggan menunjukkan angka pastinya dan jumlah total karyawannya, namun ia menuturkan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan adanya sustainability yang akan menjadi tren startup di Indonesia. Tren tersebut membuat para pebisnis akan berusaha mengejar keberlanjutan dan kestabilan.
Di sisi lain, ia mengklaim bahwa BukaLapak tetap berhasil mendapatkan profit yang nilainya mencapai tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “That’s why profit kita tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Hal seperti ini memang menunjukkan industri harus ada alasan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (10/9) BukaLapak juga sudah memberikan keterangannya terkait PHK ini. Perusahaan rintisan tersebut mengonfirmasi bahwa kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk dari penataan internal perusahaan.
“Di skala perusahaan seperti ini tentunya kami perlu menata diri dan mulai beroperasi layaknya perusahaan yang sudah dewasa atau sebagai a grown up company,” katanya.
Adanya pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawan itu diharapkan bisa semakin membantu dalam mencapai visinya yakni dapat tumbuh sebagai sustainable e-commerce dalam jangka panjang. “Tentunya sudah lazim untuk perusahaan manapun melakukan penataan internal secara strategis untuk mendukung implementasi strategi bisnisnya. Demikian pula dengan Bukalapak,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
