REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan telah memblokir 60 ribu akun whatsapp selama pengumuman pemilihan presiden 22 Mei 2019 hingga 24 Mei 2019 lalu. Namun, pakar media sosial, yang juga pembuat mesin pengais medsos Drone Emprit, Ismail Fahmi menilai pemblokiran sebenarnya bukanlah jalan keluar untuk benar-benar mengatasi hoaks.
Meskipun pemerintah memblokir banyak akun Whatsapp, Fahmi mengatakan untuk membuat akun lain akan sangat mudah. "Menurut saya yang namanya pemblokiran ini tidak membantu banyak dalam hal soal hoaks, karena namanya kan bisa ganti, nomornya bisa ganti. Gampang orang mau ganti. Dan kalau emang niat mau nyebarin, mereka menggunakan nomor yang silakan kalau mau diblokir," kata Ismail, Kamis (6/6).
Pembatasan dan pemblokiran terhadap akun bermuatan hoaks atau konten negatif seharusnya bisa efektif menghentikan penyebaran hoaks. Namun, hoaks masih tetap ada. Oleh karena itu, perlu ada langkah besar dalam mengatasi masalah peredaran hoaks.
Ia menjelaskan, menangani hoaks tidak bisa dilakukan hanya dengan memblokir. Sebab, akan ada banyak cara lain untuk menyebarkan informasi negatif ataupun bohong. Pendidikan literasi digital harus benar-benar diterapkan.
Selama ini, literasi digital hanya sekadar gerakan. Menurut Ismail, seharusnya sejak sekolah dibuat pelajaran yang berhubungan dengan menangkal hoaks khususnya di media sosial. "Jadi sebetulnya tetep itu namanya edukasi dan literasi masyarakat. Ini program besar masuk di pendidikan jangka panjang," kata dia.
Selain itu, penangkapan tersangka penyebar hoaks menurut Ismail juga bisa memberi efek jera. Namun, efek jera tersebut bersifat sementara. Setelah sebuah kejadian berakhir, maka orang akan kembali lupa soal literasi dan edukasi soal hoaks.
Menurut Ismail, setelah dilakukan penangkapan penyebar hoaks seharusnya terus digalakan literasi dan edukasi anti hoaks. "Menurut laporan polisi zaman dulu dengan ditangkapin itu ada efek jera, yang namanya efek jera itu sementara. Setelah ini lewat kan orangnya lupa lagi. Jadi harus ada proses literasi," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
