REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengguna Whatsapp sebaiknya selalu rajin memperbarui aplikasi perpesanan itu. Hal itu perlu dilakukan sehubungan dengan kerentanan aplikasi yang dimanfaatkan salah satu spyware dari Israel.
Spyware yang dibuat oleh perusahaan NSO itu masuk lewat fitur call pada Whatsapp. "Akibat yang ditimbulkan bisa sangat parah. Penjahat dapat mengambil alih sistem operasi pada Android maupun iOS," kata pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha, dalam keterangan tertulisnya.
Pratama mengatakan kejadian ini harus menjadi perhatian bersama meskipun Whatsapp mengklaim kasus hanya terjadi pada segelintir pengguna yang telah ditargetkan. "Sebagai pengguna sudah semestinya berhati-hati ketika melakukan komunikasi. Kasus penyusupan spyware pada WhatsApp menunjukkan bahwa aplikasi pesan instan paling populer di dunia ini memiliki celah keamanan yang dapat ditembus," ujar Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi itu.
Ia mengungkapkan banyak pejabat di Indonesia berkomunikasi dan memberikan keputusan melalui grup Whatsapp. Hal ini dinilainya sangat riskan dan berbahaya.
Menurut Pratama sangat berbahaya jika pejabat atau tokoh penting di Indonesia memakai Whatsapp dan aplikasi pesan instan gratisan lainnya. Apalagi, komunikasinya bersifat penting dan strategis.
Pratama menjelaskan bahaya dari spyware ini tidak hanya mencuri data percakapan tetapi juga bisa mengambil alih sistem operasi. Bahkan, konon bisa menginfeksi saat korban mengangkat panggilan Whatsapp dari nomor penyerangnya.
Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Pratama mengimbau seluruh pengguna WhatsApp agar segera melakukan pembaruan sistem baik untuk platform iOS maupun Android. Tim Whatsapp sudah melakukan pembaruan untuk menutupi celah tersebut.
Kasus yang terjadi pada Whatsapp, kata dia, telah menambah rentetan masalah keamanan data pada perusahaan di bawah naungan Facebook. Sebelumnya, Facebook telah berkali-kali bermasalah dengan isu keamanan dan yang paling ramai adalah kasus Cambridge Analytica.
Ikuti Whatsapp Channel Republika