REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON --Pendiri Facebook Mark Zuckerberg meminta pemerintah berperan dalam mengendalikan konten negatif yang bertebaran di media sosial. Dalam surat terbukanya yang dikutip dari BBC pada Sabtu (30/3), ia meminta dirancangkan aturan umum terkait pengontrolan konten berbahaya bagi seluruh situs media sosial.
Seluruh perusahaan teknologi besar diwajibkan membuat laporan transparansi. Laporan transparansi adalah sejenis laporan keuangan kepada pemerintah setiap tiga bulan. Pemerintah juga diharapkan teguh untuk melindungi integritas pemilu, termasuk dengan standar agar semua platform sosial melakukan identifikasi para aktor politik.
"Peraturan ini yang tidak hanya berlaku untuk kandidat dan pemilu, tetapi juga terkait masalah politik yang memecah belah dan di luar periode kampanye resmi," tulis Zuckerberg.
Dia juga menilai perlu adanya aturan yang jelas terkait pihak mana yang perlu bertanggung jawab untuk melindungi privasi pengguna ketika mereka menyebarkannya dari satu platform ke platform lainnya. Penerapan standar industri juga perlu diberlakukan untuk mengontrol kampanye politik yang memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan suara.
Zuckerberg juga meminta Amerika mengadopsi undang-undang privasi yang telah diterapkan Uni Eropa. Namun dia juga berharap peraturan ini dapat diterapkan secara global dan setara secara substansial di seluruh dunia. "Saya percaya Facebook memiliki tanggung jawab untuk membantu mengatasi masalah ini, dan saya berharap untuk membahasnya dengan anggota parlemen di seluruh dunia," kata Zuckerberg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika