REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Harian Handelsblatt melaporkan pemerintah Jerman mempertimbangkan penerapan syarat yang lebih ketat dan upaya lain untuk mengeluarkan perusahaan Cina Huawei Technologies dari pembangunan jaringan perangkat seluler generasi kelima (5G).
Handelsblatt, mengutip sumber pemerintah, mengatakan pejabat pemerintah sedang membahas standar langkah keamanan yang tidak akan dapat dipenuhi Huawei sehingga membuat perusahaan itu tidak dapat berpartisipasi. Perubahan terhadap undang-undang telekomunikasi Jerman juga dipertimbangkan sebagai upaya terakhir.
Pertimbangan itu akan menandai perubahan posisi pemerintah Jerman dari Oktober lalu. Saat itu, pemerintah mengatakan kepada legislator tidak ada dasar hukum untuk mengeluarkan perusahaan tertentu dari lelang 5G mendatang setelah peringatan dari Washington.
Dalam respons terbaru, pemerintah mengatakan kepada legislator keamanan, jaringan 5G sangat relevan dan akan memandu keputusan berikutnya. Para pejabat Amerika Serikat (AS) telah memberi tahu sekutunya Huawei patuh terhadap pemerintah Cina. Pejabat AS memperingatkan jaringan perusahaan itu bisa memiliki 'pintu belakang' yang bisa membuat mereka melakukan spionase siber.
Perusahaan Jerman Deutsche Telekom pada Desember mengumumkan akan meninjau strategi perusahaan Huawei. Raksasa telekomunikasi Prancis Orange juga mengatakan tidak akan mempekerjakan Huawei untuk membangun jaringan generasi baru mereka di Prancis.
Perubahan dua pemimpin pasar nasional tersebut terjadi setelah dikeluarkannya Huawei atas alasan keamanan nasional oleh beberapa sekutu AS. Huawei mengatakan kekhawatiran keamanan tersebut tidak berdasar. Ketegangan semakin memanas oleh penahanan kepala keuangan perusahaan itu di Kanada atas kemungkinan ekstradisi ke AS.
Handelsblatt mengutip pendiri Huawei Ren Zhengfei yang mengatakan perusahaannya tidak pernah menerima permintaan dari pemerintah Cina untuk mengirimkan informasi yang melanggar peraturan apa pun. "Saya cinta negara saya, saya mendukung Partai Komunis, tapi saya tidak akan pernah melakukan hal apa pun yang membahayakan negara lain di dunia," Handelsblatt mengutip pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika