REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Facebook membuka lowongan kerja untuk ditempatkan di kantor pusat Menlo Park atau Washington DC. Jabatan di lowongan tersebut terbilang baru yakni sebagai Direktur Kebijakan Hak-Hak Manusia. Siapapun yang duduk di posisi itu punya tugas mencegah terjadinya konflik dan membangun perdamaian lewat platform media sosial tersebut.
Dilansir dari Tech Crunch, dalam iklannya Facebook menulis demi mewujudkan pertumbuhan produk yang berkelanjutan pihaknya membutuhkan orang yang dapat mengelola pengguna Facebook dari seluruh dunia. Facebook menyadari kewajibannya untuk menghormati hak-hak individu di tengah kondisi masyarakat global yang majemuk.
"Kami mencari Direktur Kebijakan Hak-Hak Manusia untuk mengkoordinasikan upaya perusahaan mencegah terjadinya perundungan hak manusia baik yang dilakukan oleh negara maupun bukan," demikian penggalan iklan yang ditayangkan Facebook.
Mereka yang ingin mengajukan diri mengisi posisi itu haruslah orang yang berpengalaman bekerja di negara berkembang. Kandidat juga wajib punya pengalaman kerja yang berkolaborasi dengan pemerintah serta organisasi sipil dari berbagai penjuru dunia. "Kami harap kandidat punya pengalaman bepergian dalam skala internasional untuk mendukung kinerja tim," imbuh keterangan iklan itu.
Dibukanya lowongan sebagai Direktur Kebijakan Hak Manusia di Facebook bukanlah hal yang aneh. Karena, media sosial besutan Mark Zuckerberg ini berkali-kali dituding sebagai perantara terjadinya keributan akibat ujaran kebencian. Facebook menghadapi banyak kritik karena dituding gagal bertanggung jawab atas tersebarnya informasi-informasi palsu dan ujaran kebencian.
Facebook memang berhasil menghubungkan penggunanya dengan lebih banyak orang di seluruh dunia. Akan tetapi, semakin banyak koneksi yang terjalin maka semakin mudah pula informasi yang menyesatkan bisa tersebar. Apalagi, belum semua pengguna Facebook memiliki literasi digital yang memadai.
Di Myanmar, Facebook digunakan sebagai alat untuk menyebar kebencian dan menyebabkan terjadinya tragedi pembantaian etnis Muslim Rohingya demi kepentingan politik pemerintah. PBB juga menyebut penggunaan Facebook semakin memanaskan suasana hingga muncullah pengusiran dan pembantaian terhadap Muslim Rohingya.
Di Filipina, Facebook juga punya peran penting dalam pemilu yang menjadikan Presiden Rodrigo Duterte sebagai pemenang. Kini, Duterte dianggap diktator penerus Ferdinand Marcos karena dianggap memberangus hak-hak asasi manusia rakyat Filipina.
Sementara itu di India Facebook juga menorehkan jejak kelam walau secara tak langsung. Lewat WhatsApp, aplikasi pesan singkat yang dinaungi Facebook, masyarakat India menyebarkan berita-berita bohong. Parahnya, berita-berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu telah memicu terjadinya kerusuhan yang merenggut korban jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika